Minggu, 12 Oktober 2014

KAJIAN NORMATIF HISTORIS TERHADAP PENGATURAN ZAKAT FITRAH

KAJIAN NORMATIF HISTORIS TERHADAP

PENGATURAN ZAKAT FITRAH DALAM

QUR’AN DAN HADIS

A. Pendahuluan

Kapanpun dan dimanapun arus perubahan yang bergulir, diakui atau tidak, akan mempengaruhi cara berfikir dan prilaku kehidupan masyarakat. Umat Muslim yang hidup bersama Nabi (muslimat al-risalah) memang tidak mengalami hal ini karena disamping belum ada akulturasi budaya, juga di tengah mereka ada seorang Nabi yang selalu menjadi refrensi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Keadaan tersebut berbeda sekali dengan pasca kenabian, kaum muslim, terutama yang berada di daerah-daerah baru dibuka (muslimat al-futuh) sudah mengenal peradaban yang lebih maju ketimbang peradaban yang ada di jazirah Arabia. Berbagai problempun mengemuka akibat dari akulturasi budaya, dan tuntutan riil dalam kehidupan. Peristiwa hukum sering tidak ditemukan paralelnya dalam al-Qur’an dan Sunnah sehingga sulit membuat acuan penetapan hukum yang tepat. Akibatnya muncul berbagai fatwa hukum yang saling bersebrangan, karena ada yang terlampau rigid dalam memahami nash, dan ada pula yang terlalu “luas”. Perbedaan-perbedaan pendapat yang mengemuka, kemudian terasa sangat tajam, di sinilah letak pentingnya kehadiran metode dan kaidah ijtihad yang akademis dan solutif, untuk meminimalkan perbedaan di tengah masyarakat.

Memahami sejarah fiqih dan ushul fiqih memiliki urgensi yang signifikan bagi umat Islam. Pengetahuan historis atas kedua ilmu ini memberikan satu kejelasan tentang kedudukannya dalam agama Islam, sehingga dapat menghindarkan umat Islam dari misinterpretasi (salah penafsiran) terhadap ketetapan hukumnya. Sesuai dengan sifatnya, kedua ilmu ini bersifat relatif, terbentuk karena adanya kepentingan kondisional terkait dengan pelaksanaan ijtihad para ulama pada masanya. Dengan demikian ketetapan dan rumusannya bukan bersifat mutlak, tidak final, tetapi memungkinkan terjadi perubahan, rekonstruksi, bahkan dekontruksi.

Islam sebagai agama samawi yang terakhir telah mengajarkan ummatnya untuk selalu berbuat adil terhadap sesamanya. Artinya tindakan adil tersebut yang harus dilakukan dalam setiap kehidupan sosial bermasyarakat. Adil merupakan ajaran inti ketika terjadi interaksi antar sesama manusia, sehingga terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak hal dalam ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, terutama yang berkaitan dengan aspek muamalah syar’iyah. Di antaranya adalah ajaran Islam tentang pentingnya kepedulian sosial dari yang mampu (aghniya) terhadap yang tidak mampu (masakin). Kepedulian sosial ini merupakan perhatian yang harus dilakukan antar sesama umat Islam. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan guna mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Karena secara khusus zakat dalam penyalurannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta.

Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim, utamanya di setiap tahun pada bulan Ramadhan, dan masa pelaksanaan waktunya habis ketika orang-orang telah menunaikan ibadah shalat Ied. Tegasnya jika waktu penyerahan melewati batas tersebut, maka yang diserhkan tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah melainkan sedekah biasa. Zakat fitrah selama ini diyakini umat muslim sebagai ibadah tetap dan wajib. Zakat fitrah mengandung ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada ketentuan nishab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur selama bayi yang lahir masih menemui waktu puasa bulan Ramadhan meski hanya lima menit atau kurang. Jadi sejak lahir sampai mati pada bulan Ramadhan bagi orang Islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shaq’(3,1 liter 2,5 kg., atau 2,7 kg), makanan pokok yang biasa dikonsumsi daerah bersangkutan.

Tulisan ini akan mencoba memaparkan dasar normatif dikeluarkannya zakat dan mencoba memaparkan historical zakat dan manfaat zakat secara sosial.

B. Zakat Dalam Konteks Historis dan Normatif

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah atau jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersikan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa dan juga bertujuan menghibur kaum ekonomi lemah ikut serta dalam kegembiraan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Pada tahun kedua hijriyah tepatnya 623 Masehi, Nabi Saw. mengumumkan di hadapan para sahabat tentang kewajiban mengeluarkan zakat nafs (zakat fitrah) yang sangat umum dikenal masyarakat dengan sebutan zakat fitrah. Zakat nafs diumumkan dua hari sebelum peleksanaan hari raya Iedul Fitri, pada waktu itu baru dimulai. Pada waktu itu juga Nabi Saw. menerangkan kewajiban dan kefardluan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat shalat hari raya, dan Nabi saw. bertindak secara langsung sebagai pembagi zakat fitrah kepada fakir miskin. Atas tindakan Nabi Saw. dalam pembagian zakat tersebut, kemudian ada ulama yang berpandangan bahwa zakat nafs atau fitrah hanya diperuntukan kepada fakir-miskin saja.

Realitas kewajiban dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan Nabi Saw. dapat diambil suatu pemahaman, bahwa setidaknya kita bisa mengambil pelajaran tentang pembagian zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir-miskin. Sekalipun kemudian pada tahun ke sembilan hijriyah turun surah at-Taubah ayat 60; tentang pembagian zakat yang berhak mendapatkan adalah delapan asnaf. Fakta literatur teks tentang zakat fitrah yang mengupas secara detail perihal “zakat fitrah” cukup memadai seperti karya Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm, an-Nawawi dalam kitab Minhajul Muhadditsin, Ibn Rusyd Bidayatul Mujtahid dan lain-lain, menandakan bahwa status kewajiban zakat fitrah telah memperoleh legitimasi dari kitab tersebut, sehingga proses pemahaman dan pengumpulan zakat telah diantur oleh amil dalam hal ini pemerintah yang berwewenang.

Dengan latar belakang kondisi sosio-religious seperti itu, maka realisasi strategi dalam mengeluarkan zakat fitrah harus mengedepankan azas fleksibelitas atau ma’qulat al-ma’na (bersifat rasional). Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap yang memilki persediaan lebih dari kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya pada hari dan malam hari raya Idul Fitri. Dengan kata lain, seorang ayah harus mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggunganya. Menurut hadis yang diriwayatkan Ibn Umar ra. dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. menetapkan zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadhan dan besaranya adalah satu sha’ kurma atau gandum makanan pokok masyarakat muslim setempat, baik merdeka, hamba sahaya laki-laki atau perempuan muda maupun tua.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah menurut Imam Syafi’i, yakni sejak masuknya hari pertama bulan Ramadhan akan tetapi lebi utama jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir puasa Ramadhan. Namun pada sisi yang lain, diutamakan pada hari pertama Idul Fitri sebelum masuknya waktu shalat Ied, akan tetapi jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan setelah shalat “Ied maka hal tersebut dianggap sebagai sedekah biasa. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh diganti dengan uang yang jumlahnya sama dengan satu sha’ beras atau makanan pokok setempat.

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah waktu pengeluaran zakat dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu diterapkan pada masanya. Dudung Abdurrahman, menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi.

Teori sejarah yang digagas Cohen, dapat digunakan untuk memahami atau menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau, yang masih relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya dinamakan kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori ilmiah (scientific) pada umumnya. Secara sekematis, teori sejarah oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal.

Pertama, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, yaitu merujuk pada kenyataan-kenyataan yang ajeg (rutin), dalil atau teks-teks hukum yang berlaku untuk beberapa kasus atau peristiwa. Jika masyarakat setiap melakukan pembayaran zakat fitrah didasari oleh teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi ulama, maka tindakannya itu disebut tindakan yang ajeg (universalitas) dan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa hukum atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah sesuai dengan setting sosial dan ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika masyarakat muslim didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum positif yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakannya itu adalah tindakan sosial empiris. Jadi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat muslim dalam pengumpulan zakat, baik berupa uang atau beras atau kaitanyan dengan zakat mal mencapai nisab atau tidak (kurang dari 2,5% atau zakat fitrah berupa beras atau uang tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang kuat dan relevan dengan konteks sosial. Misalnya Nabi saw. menentukan nisab zakat 2,5% bagi masyarakat Mekah dan Medinah pada umumnya, adalah negeri yang terbatas sumber daya alamnya. Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, Nabi saw. mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, pertanian ataukah perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw. memilih tarif zakat pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%. Jadi atas dasar pertimbangan itu jelas bahwa masalah nisab bukanlah ketentuan yang qati (tidak dapat berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan zaman, terutama dalam bidang-bidang produksi, industri, distribusi dan lain-lain pada abad kemajuan sains teknologi sekarang ini.

Ketiga, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada “sebab dan mengapa”, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujukkan kepada satu faktor saja, misalnya masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektifnya atau bagaimana cara memandang penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, hukum dan politik. Jika masyarakat muslim melakukan pengumpulan zakat fitrah pada amil Desa atau tokoh agama setempat tentu ada penyebabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya keyakinan bahwa zakat fitrah baik berupa beras atau uang merupakan kewajiban agama khusus pada bulan Ramadhan yang harus ditunaikan, sehingga menimbulkan perubahan monokausalitas dan multikausalitas.

C. ZAKAT DALAM DIMENSI SOSIAL

Sebagaimana telah dipahami, bahwa sosiologi secara luas adalah ilmu tentang kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut macro sociolgy, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi.

Interaksi merupakan objek ilmu sosiologi, baik dalam bentuk yang sederhana maupun bentuknya yang paling kompleks, secara terus-menerus mengarahkan terbentuknya pola-pola dengan rangkaian tipologi. Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang mengamati tindakan sosial, sebagai ilmu pengetahuan interpretatif. Implementasi zakat fitrah yang terkait dengan paham keyakinan agama atau kewajiban zakat, yang dipelopori tokoh agama setempat melalui amil desa atau Kecamatan, merupakan simbol-simbol keagamaan dan kegiatan yang dianggap gejala yang paling kuat dalam mempertahankan posisi pembayaran zakat, terutama zakat fitrah. Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis (menurut hukum).

Dalam rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung hukum itu, perlu menempatkan basis sosial di samping hukum. Al-Qur’an (Ali Imran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan sosial. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan berlatar belakang analisis sosial tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat syarat kebutuahan dasar (basic needs). Pertama, pengerahan sumber daya (mobilizing resources) manusia sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan masyarakat sebagai keseluruhan fungsi yang diupayakan oleh kekuatan ekonomi. Kedua, pencapaian tujuan (goal attaintment) atau tujuan bersama (common objectives) dan alokasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Ketiga, diferensiasi (tatanan posisi sosial dalam suatu hirarki penilaian) menimbulkan masalah integrasi, dan berbagai pranata berkembang untuk mendamaikan pertikaian (conflicts) dan memperkuat integrasi, seperti mahkamah-mahkamah peradilan. Empat, pola-pola nilai yang dianggap penting harus diwariskan kepada generasi baru dan ketegangan harus diatasi, ini merupakan fungsi terpenting dari keluarga.

Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi kepentigan umum dalam menanggulagi problem-problem sosial, bencana alam serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya. Zakat merupakan pemberian materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah shahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat di mata ahli fikih adalah kewajiban, perintah Tuhan. Akan tetapi apabila dipahami di balik yang tampak itu, maka terkadung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat yang ilzami-ijbari (perintah wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, Rasulullah SAW menegaskan:

عن الزهرى أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد السّاعديُّ قال: استعمل النّبيٌّ صلّى الله عليه وسلام رجلاً من بنى أسدٍ يقال له ابن الأُتبية على صدقة, فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لى. فقام النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم على المنبر – قال سفيان أيضاً فصعد المنبر- فحمد الله و أثنى عليه, ثمّ قال: ما بال العامل نبعثه, فيأتي يقول هذا لك وهذا لى. فهلاً جلس في بيت أبيه وأمِّه فينظر أيهد له أم لا, والّذى نفسى بيده لا يأتي بشيء إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته, إن كان بعيراً له رغاءٌ, أو بقرةً لها خوارٌ, أو شاةً تيعر. ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عفرتى إبطيه: ألا هل بلغت. ثلاثاً.

قال سفيان: قصّه علينا الزهريّ. وزاد هشامٌ عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناى وأبصرته عينى, وسلوا زيد بن ثابثٍ فإنه سمعه معى. ولم يقل الزّهرىّ سمع أذنى.

خوارٌ: صوتٌ, والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.

Artinya: Dari Az-zuhri, bahwa dia mendengar Urwah, Abu Humaid As-Sa’idi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Nabi SAW pernah menugaskan seorang laki-laki dari bani Sa’ad yang disebut Ibnu Al Utaibiyyah, untuk mengambil sedekah. Ketika kembali dia berkata, “ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku.” Nabi SAW kemudian berdiri di atas mimbar-Sufyan Berkata pula, “beliau naik mimbar” – lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, lantas bersabda, “Apa urusan petugas yang kami utus, dia datang dan berkata, ‘Ini untukmu dan ini untukku’, Mengapa dia tidak duduk dirumah bapak dan Ibunya, lalu diperhatikan apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dia datang membawa sesuatu melainkan pada hari kiamat nanti datang sambil membawanya di atas pundaknya, apabila unta maka ia bersuara, apabila sapi maka ia akan menguak, apabila kambing ia akan mengembik.” Setelah itu belia mengangkat kedua belah tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya, “apakah aku sudah menyampaikannya,” tiga kali.

Sufyan berkata, “Az-Zuhri menceritakannya kepada kami, Hisyam menambahkan, ‘Dari bapaknya, dari Abu Humaid, dia berkata, “Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat, dan tanyalah Zaid bin Tsabit, bahwa dia pernah mendengarkan bersamaku”,’ Az-Zuhri tidak mengatakan, ‘Telingaku mendengar.”

Khuwar artinya suara. Sedangkan ju’aar berasal dari kata taj’aruun, artinya suara sapi.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial bertujuan, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ajaran zakat dan konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan yang lebih luas, melalui pendekatan sosial-spritual, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai jalan kesalehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang berdimensi personal. Secara keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya bagaimana seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keihlasan.

D. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas maka zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim, utamanya di setiap tahun pada bulan Ramadhan, dan masa pelaksanaan waktunya habis ketika orang-orang telah menunaikan ibadah shalat Ied. Tegasnya jika waktu penyerahan melewati batas tersebut, maka yang diserhkan tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah melainkan sedekah biasa.

Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi kepentigan umum dalam menanggulagi problem-problem sosial, bencana alam serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya. Hal ini diperkuat oleh al-Ghazali yang menyebutkan bahwa zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah shahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat di mata ahli fikih adalah kewajiban, perintah Tuhan. Akan tetapi apabila dipahami di balik yang tampak itu, maka terkadung makna sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Sodiqin, Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Amiruddin, Fathul Baari 35 Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari: Fitnah, Hukum, Harapan dan Khabar Ahad, Jakarta: Pustaka Azam, 2012.

Antonie A.G. Peters, dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Bert F. Hoselitz, ed., Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial Pemerkaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awal Sebuah Memilih Spesialisasi, Jakarta: Rajawali, t.th.

Calvin Goldscheider, Populasi, Modern, dan Struktur Sosial, terj. Nin Bakdi S, Jakarta: Rajawali, 1985.

Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory, London: Sage, 2001.

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Joesoef Sou’yb, Masalah Zakat dan Sistem Moneter Medan: Rimbow, 1987.

M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

M. Nurdin Zuhdi, Pasarnya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi, Yogyakarta: KAUKABA, 2014.

Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat, Bandung: Mizan, 2005.

Muh. Hudi, Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah, Yogyakarta: Mahameru, 2013.

Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarata: Kencana, 2005.

Qadri Azizi, Reformasi Bermazhab, Jakarta: Teraju, 2003.

Samsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tim Penyusun, Khutbah Jum’at Ekonomi syariah, Jakarta: PKES, t.t.

Yusdani, dkk, Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Kaukaba Bentang Aksara Galang Wacana, 2012.

APLIKASI AHLAK YANG TERPUJI DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

APLIKASI AHLAK YANG TERPUJI DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA

KEADILAN MASYARAKAT

Oleh: Abdul Qodir Jaelani, Dkk.

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum serta masalah kenegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep penegakan syari'at Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya. Karena kapanpun dan dimanapun arus perubahan yang bergulir, diakui atau tidak, akan mempengaruhi cara berfikir dan prilaku kehidupan masyarakat. Umat Muslim yang hidup bersama Nabi (muslimat al-risalah) memang tidak mengalami hal ini karena disamping belum ada akulturasi budaya, juga di tengah mereka ada seorang Nabi yang selalu menjadi refrensi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Keadaan tersebut berbeda sekali dengan pasca kenabian, Kaum muslim, terutama yang berada di daerah-daerah baru dibuka (muslimat al-futuh) sudah mengenal peradaban yang lebih maju ketimbang peradaban yang ada di jazirah Arabia. Berbagai problempun mengemuka akibat dari akulturasi budaya, dan tuntutan riil dalam kehidupan. Peristiwa hukum sering tidak ditemukan paralelnya dalam al-Qur’an dan Sunnah sehingga sulit membuat acuan penetapan hukum yang tepat. Akibatnya muncul berbagai fatwa hukum yang saling bersebrangan, karena ada yang terlampau rigid dalam memahami nash, dan ada pula yang terlalu “luas”. Perbedaan-perbedaan pendapat yang mengemuka, kemudian terasa sangat tajam, di sinilah letak pentingnya kehadiran metode dan kaidah ijtihad yang akademis dan solutif, untuk meminimalkan perbedaan di tengah masyarakat.

Permasalahan ahlak selalu menarik perhatian cendekiawan di sepanjang sejarah manusia. Naik dan turunnya berbagai peradaban seringkali menghasilkan dimensi penting yang efektif. Permasalahan ahlak dan etika sekarang ini semakin mendapat perhatian banyak agama, negara, pemerintahan, masyarakat dan penegak hukum. Sehingga tidak heran jika topik-topik etika seperti etika penegak hukum menjadi sorotan utama bagi para akademisi, pemerintah, asosiasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masayarakat, dan organisasi terkait lainnya. Faktor utama atas kecendrungan baru dalam kajian ahlak penegakan hukum adalah perilaku penegak hukum, (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim), dan Pemerintah yang secara terus menerus melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Fenomena tersebut tidak saja menandai penyimpangan dalam bidang penegakan hukum, namun kenyataan dari apa yang dikatakan oleh Thomas Lickona yaitu sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai, karena jika tanda-tanda ini terdapat dalam suatu bangsa, berarti bangsa tersebut sedang berada di tebing kehancuran. Tanda-tanda tersebut antaranya, pertama, meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, ketiga, pengaruh peergroup yang kuat dalam tindak kekerasan, keempat, meningkatnya perilaku yang merusak diri, seperti penggunaan narkotika, alkohol, seks bebas dan korupsi, kelima, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, keenam, menurunya etos kerja, ketujuh, semakin rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru, kedelapan, rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, kesembilan, membudayanya ketidakjujuran dan kesepuluh, adanya rasa saling curiga dan benci.

Diakui dan disadari atau tidak, perilaku masyarakat kita sekarang terutama aparat penegak hukum, pejabat, remaja dan anak-anak menjadi sangat mengkhawatirkan karena mengarah kepada apa yang disebut oleh Lickona di atas. Meningkatnya kasus penggunaan narkoba, tindak pidana korupsi, pergaulan/seks bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, pelanggaran HAM, dan lain-lain menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Berbagai fenomena dan kejadian yang terjadi di atas semakin membuka mata kita bahwa diperlukan satu penanganan yang extra dan ampuh untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kata kunci dalam memecahkan persoalan tersebut terletak pada upaya penanaman dan pembinaan kepribadian dan karakter sejak dini yang dilakukan secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Akhlaq dan Etika

Perkataan akhlaq berasal dari kata jama’ “khuluqun” yang berarti kejadian, serta erat kaitannya dengan “khaliq” berarti pencipta dan “makhluk” yang diciptakan. Pengertian akhlaq timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan mahluq dan antara makhluq dengan makhluq. Ahmad Amin memberikan penjelasan tentang akhlaq. Ahlaq merupakan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik (benar) dan buruk (salah).

Akhlaq di bagi menjadi dua yaitu akhlaq mahmudah dan akhlaq mazmumah. Akhlaq mahmudah (tingkah laku yang baik) dilahirkan dari sifat-sifat tingkah laku yang baik sebaliknya akhlaq mazmumah dilahirkan dari sifat-sifat tingkah laku yang tercela. Adapun akhlaq mahmudah dibagi sebagai berikut: Setia (al-amanah), Pemaaf (al-afwu), Benar (ash-shidiq), Menepati Janji (al-wafa), Adil (al-adl), Memelihara kesucian diri (al-ifafah), Malu (al-haya), Berani (as-syaja’ah), Kuat (al-quwwah), Shabar (as-shabru), kasih sayang (ar-rahman), murah hati (as-sakha’u), tolong menolong (at-ta’awun), dll.

Sedangkan Kata etika (adab) dikenal dalam bahasa Arab sejak pra-Islam. Pemaknaanya berkembang seiring evolusi kultural bangsa Arab. Kata ini tidak pernah memperoleh difinisi baku, ia dipahami bervariasi dari zaman ke zaman dan dari satu konteks ke konteks lain. Pemaknaan tertua dari kata adab mengimplikasikan suatu kebiasaan. Suatu norma tingkah laku praktis, dengan konotasi ganda, yakni: pertama, nilai tersebut dipandang terpuji, kedua, nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, unsur utama etika ialah muatan nilai baik dan kelanggengan melalui pewarisan antar generasi. Sesuai sifat dasarnya, etika pra islam terkait realitas kesukuan sebagai basis sosial masyarakat arab. Muatan nilai baik dan modus pewarisannya dengan sendirinya merujuk norma kesukuan sebagai unit masyarakat terpenting. Apa yang dipandang baik oleh masyarakat dapat merupakan hal-hal yang memang dipandang baik secara universal. Namun, dapat pula merupakan kebaikan yang hanya dipandang baik oleh masyarakat yang berkenaan dengannya. Kebaikan yang secara nilai bersifat universal dapat pula mengambil bentuk aplikasi yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain.

Seiring dengan datangnya Islam, etika mengalami perkembangan muatan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dibawa Islam. Perkembangan ini bisa mengambil bentuk pengenalan nilai baru sebagai bawaan agama baru, atau bisa pula merupakan pengesahan terhadap nilai-nilai bangsa Arab. Nilai lama dapat diakomodir karena sejalan dengan Islam. Setelah Islam datang, etika berarti segenap norma etis maupun praktis yang mengatur kehidupan muslim yang baik.

The American Heritage Dictionary memberi beberapa makna etika salah satunya adalah aturan-aturan atau standar-standar yang mengendalikan tindakan anggota sebuah profesi tertentu. Sementara Al-Jurjani mendifinisikannya pengetahuan yang menghinfarkan seseorang dari segala kesalahan. Dengan demikian, dalam aplikasinya yang generik, etika terkait dengan kehidupan apa saja. Setiap nilai, aturan petunjuk dan praktik yang menjamin kesempurnaan sesuatu dapat di masukkan ke dalamnya secara longgar.

Pesatnya perkembangan peradaban Islam mendorong munculnya rumusan etika yang secara spesifik dipandang berlaku pada profesi atau aktivitas tertentu dengan ruang lingkup lebih luas ketimbang profesi kependidikan. Setidaknya, sejak awal zaman Abbasiyah, dalam Islam dikenal rumusan etika sekretaris (adab al-katib), pemberi fatwa hukum (adab al-mufti), hakim (adib al-qadi), penuntut ilmu (adab al-muta’allim), penguasa (adab al sultan) dan sebagainya.

C. Aplikasi Akhlaq Dalam Penegakan Hukum

Al-Qur’an adalah shahih li kulli zaman wa makan. Pernyataan ini tidak salah karena banyak para cendikiawan yang menekuni kajian sains and religions mengakui hal tersebut. Hal inilah yang menjadikan diskursus seputar penafsiran al-Qur’an tidak pernah selesai diperdebakan. Dalam diskursus penafsiran al-Qur’an yang berkembang di Indonesia sejak abad ke-17 sampai sekarang terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat ditemui secara tradisional dan modern, secara tradisional tempat-tempat kajian al-Qur’an di Indonesia dapat dijumpai pada Surau, Langgar, Masjid hingga pesantren. Bahkan pesantren sampai saat ini masih menjadi sentral kajian al-Qur’an, walaupun pesantern bukan hanya mengajarkan al-Qur’an saja. Dari pesantren inilah kajian al-Qur’an kemudian merambah dan berkembang pada fase yang lebih modern seperti, Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta.

Seperti sudah diuraikan di atas akhlaq di bagi menjadi dua yaitu akhlaq mahmudah dan akhlaq mazmumah. Akhlaq mahmudah (tingkah laku yang baik) dilahirkan dari sifat-sifat tingkah laku yang baik sebaliknya akhlaq mazmumah dilahirkan dari sifat-sifat tingkah laku yang tercela. Adapun akhlaq mahmudah dibagi sebagai berikut: Setia (al-amanah), Pemaaf (al-afwu), Benar (ash-shidiq), Menepati Janji (al-wafa), Adil (al-adl), Memelihara kesucian diri (al-ifafah), Malu (al-haya), Berani (as-syaja’ah), Kuat (al-quwwah), Shabar (as-shabru), kasih sayang (ar-rahman), murah hati (as-sakha’u), tolong menolong (at-ta’awun), dll.

Pembagian dua macam akhlaq ini memperjelas bahwa ajaran islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kepentingan perorangan dan kepentingan sosial. Hak-hak perseorangan menjadi terbatas jika disalahgunakan sehingga menimbulkan kesulitan atau kemelaratan bagi orang lain atau jika bertentangan dengan kepentingan umum. Kerangka berfikir inilah yang mendasari akhlaq perlu dikembangkan. Akhlaq dengan demikian berangkat dari sebuah pandangan bahwa mengatasi masalah hukum yang kompleks dianggap sebagai misi utama syari’at. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa tujuan utama dan pertama dengan kehadiran syari’ah ialah untuk mewujudkan kemaslahatan sesempurna mungkin dan menolak total mafsadah atau paling tidak menekannya seminimal mungkin.

Jika akhlaq secara nyata memberikan implikasi bagi perbaikan masalah penegakan hukum maka akhlaq dianggap berperan sebagai agen paling efektif serta menentukan dalam memperbaiki penegakan hukum yang menjadi masalah hukum saat ini. Jika akhlaq diterapkan dalam ranah penegakan hukum, maka akan diasumsikan akan menjadi variabel yang bisa mendorong perubahan pada ranah aparat penegak hukum. Asusmsi ini di dasarkan pada pendapat Sztompka bahwa masyarakat berubah karena idea: pandangan hidup, pandangan nilai dan pandangan dunia. Nilai dalam konteks ini dipahami sebagaimana rumusana Carl Rogers bahwa nilai (value) adalah:

Tendency of any living beings to show preference, in their actions, for one kind of object or objectives rather than another.

Hal ini dibenarka oleh Talcott Persons yang mengungkapkan bahwa nilai dalam pengertian tersebut menjadi preference (pilihan) dari seorang menjadi ukuran kepatutan dan kepantasan. Seorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tergantung pada sistem nilai yang dipegangnya. Berkaitain dengan hal nilai, Reaven secara khusus merumuskan bahwa:

Social values are set of society attitude consideret as truth and is become the standard for people to act in order to achieve democratic and harmonious life.(Nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap masyarakat yang dihargai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhi rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomacea” dan “Rhetorica” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.

D. PENUTUP

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan nilai-nilai dasar hukum adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Upaya-upaya pemberdayaan nilai-nilai etika ke dalam penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai dasar hukum dalam sistem hukum positif, mengembangkan sosiali-sharing dalam hukum, dan internalisasi nilai-nilai religio-magis menjadi nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir Jaelani, Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Dalam Membangun Pradigma Hukum Progresif di Indonesia Dalam Mahasiswa dan Masa Depan Bangsa , Yogyakarta: Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ali Sodiqin, Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Hamzah Yaqub, Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah Suatu Pengantar, Bandung: Diponegoro, 1978.

Hasan Asari, Etika Akademis Dalam Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Ihromi, Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat dalam Antropologi Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973.

M. Nurdin Zuhdi, Pasarnya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi, Yogyakarta: KAUKABA, 2014.

Priyatno dan Manullang, Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Bangsa, Medan: UNIMED, 2010.

Satya Arinanto, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Thomas Lickona, Raising Good Children: From Birth Through the Tenage Year New York: Bantam Books, 1994.

Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press, 2011.