Jumat, 21 Oktober 2011

Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia[




Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia[i]

H. Akh. Minhaji
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad

H. Akh. Minhaji, Pembantu Rektor I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alumnis Ph.D dalam bidang Sejarah Hukum Islam di McGill University, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, mahasiswa Program Pascasarjana University of Malaya (Malaysia), penulis bukuRelasi Islam dan Negara (2001), Islam Historis (2002), dan Satu Dasawarsa The Clash of Civilizations (2003)


Ada dugaan kuat, basis historis-epistemologis ilmu hukum Islam masih belum menemukan bentuk yang mapan sehingga tradisi pembelajaran hukum Islam di lingkungan IAIN/STAIN masih terkesan seperti di pesantren.[ii] Diakui bahwa di beberapa IAIN tertentu, telah mengalami perubahan yang agak signifikan,[iii] namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa studi hukum Islam yang bersifat teologis-normatif-deduktif masih mendominasi tradisi permbelajaran disiplin ilmu ini.
Tulisan ini berupaya membahas pembidangan keilmuan agama Islam khususnya bidang studi hukum Islam yang diharapkan dapat dikembangkan di IAIN/STAIN. Untuk itu, kajian ini diawali dengan membahas pembidangan ilmu hukum Islam yang pernah diajarkan di IAIN/STAIN. Selanjutnya, secara telegrafik, tulisan ini akan mengkaji secara singkat tradisi pembelajaran hukum Islam di Indonesia. Dari gambaran singkat ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari studi yang sangat diminati oleh umat Islam di Indonesia. Pada tahap berikutnya, studi ini akan memberikan beberapa pandangan awal dalam rangka pengembangan studi hukum Islam di lingkungan IAIN/STAIN; kemudian diakhiri dengan beberapa kesimpulan penting.

Pembidangan Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial:
Beberapa Persoalan  Mendasar
Dalam sebuah tulisan yang lain, kami telah menegaskan bahwa pembidangan ilmu agama Islam yang pernah dikeluarkan oleh LIPI ternyata tidak mampu memaksimalkan potensi lulusan IAIN/STAIN sebagai ilmuwan agama yang dapat bersaing dalam kehidupan sekarang ini.[iv] Hal ini, dipicu oleh beberapa hal yang mungkin saja dialami oleh seluruh lembaga perguruan tinggi agama Islam, yaitu: pembidangan keilmuan yang digagas oleh LIPI telah menyebabkan studi Islam di Indonesia masih bergelut dalam aspek-aspek normatif-deduktif-klasik. Di samping itu, kewenangan (baca: inisiatif) IAIN/STAIN untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersifat hasil ilmu agama masih sering dipicu oleh perdebatan tentang dikhotomi ilmu agama dan ilmu sekular. Akibatnya, perkembangan studi Islam di IAIN/STAIN hanya mengusung terma dan isu klasik, tanpa sedikitpun menyentuh hal-hal kontemporer yang 뱈embumi.”[v]
          Hal ini juga terjadi dalam kajian hukum Islam, di mana pembidangan oleh LIPI masih dapat dikatakan tumpang tindih dan sulit didekatkan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tergolong mapan. Untuk membuktikan asumsi ini, berikut ini dikemukakan pembidangan hukum Islam dan pranata sosial:

Pembidangan Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial

No.
Bidang
Wilayah Kajian
1.
Ushul Fiqh
i.            Ushul Fiqh Mazhab-Mazhab
ii.          Perbandingan Mazhab-Mazhab Ushul Fiqh
iii.         Qawaid Fiqhiyyah
iv.        Filsafat Hukum Islam
v.          Perkembangan Modern/Pembaharuan dalam Bidang Ushul Fiqh
2.
Fiqh Islam
i.            Ilmu Fiqh
ii.          Tarikh Tasyri‘
iii.         Mazhab-Mazhab Fiqh
iv.        Perbandingan Mazhab-Mazhab Fiqh
v.          Masail Fiqhiyyah
vi.        Al-Murafaat/Acara Peradilan Agama
vii.       Perkembangan Modern/Pembaharuan dalam Bidang Fiqh
3.
Pranata Sosial
i.            Fiqh Munakahat di Indonesia
ii.          Fiqh Mu‘amalat
iii.         Fiqh Siyasah
iv.        Fiqh Ibadah
v.          Fiqh Ekonomi
vi.        Fiqh Kepolisian
vii.       Peradilan Islam
viii.     Peradilan Agama di Indonesia
ix.         Lembaga-Lembaga Kemasyarakat Islam
4.
Ilmu Falak dan Hisab
i.            Kosmologi dan Kosmogini
ii.          Susunan antar Planet
iii.         Ilmu Falak Optik
iv.        Sejarah Ilmu Falak
v.          Cara menghitung Ilmu Falak

Harus diakui pembidangan keilmuan hukum Islam di atas masih menyisakan beberapa persoalan. [vi] Pertama, masing-masing bidang di atas tidak memberikan suatu basis epistemologis yang jelas. Hal ini disebabkan bidang keilmuan tersebut hampir sama, jika tidak boleh dikatakan serupa. Hal ini dapat dilihat dari empat bidang di atas masih terkesan seolah-olah mahasiswa dipaksa menjadi 밽enerasi penghafal_ terhadap masing-masing sub-bidang keilmuan. Dalam hal ini, yang patut dipertanyakan adalah apakah betul demikian bidang keilmuan hukum Islam, jangan-jangan hal tersebut mengikut pola penulisan kitab kuning yang menjadi bahan ajar di pesantren.[vii]
          Kedua, bidang keilmuan di atas masing-masing menunjukkan kesenjangan antara apa yang seharusnya diketahui, dikuasai, dan diterapkan dalam kehidupan mahasiswa. Dalam hal ini, jika pembidangan di atas hanya untuk sekadar memperkenalkan atau 밶gar mahasiswa mengetahui_, maka hal ini merupakan suatu 뱆ecelakaan_ dalam bidang kajian hukum Islam. Tanpa mempersalahkan kompetensi pengajar, tampak mahasiswa merasa ogah untuk mendalami hukum Islam, disebabkan oleh ketidakmengertian mereka di mana뱆easyikan_ ilmu tersebut.[viii] Bagi sebagian mahasiswa, bidang yang ditawarkan dalam kajian hukum Islam masih sebatas what should we know and obey, bukan ‘how’ dan ‘why’. Kedua pertanyaan terakhir inilah yang jarang sekali tampak dalam sistem pembelajaran kajian hukum Islam. Sebab, jika dimulai dengan dua pertanyaan tersebut, maka kajian hukum Islam akan masuk ke ranah epistemologi (howness), dan aksiologi (whyness) yang tidak jarang, mempertemukan kajian hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
          Ketiga, bidang keilmuan di atas dapat dikatakan masih sangat luas dan dipetakan melalui rangkaian keilmuan yang rancu. Tegasnya, jika seseorang ingin mempelajari fiqh, maka secara old fashion akan bertemu dengan ushul fiqh seterusnya melalui berbagai pendekatan akan memulai suatu penjelajahan terhadap berbagai persoalan fiqh itu sendiri.[ix]Maksudnya, peta kajian yang hendak dikaji masih bersifat mengulang-ulang dan membosankan. Hal ini disebabkan oleh, kajian hukum Islam adalah mempelajari pendapat-pendapat ulama tentang berbagai persoalan yang terkadang sulit didalami oleh mahasiswa yang kurang memahami bahasa asing, terutama Arab gundul. Qaidah-qaidah fiqh dan qaidah-qidah ushul yang semula dirumuskan untuk menjadi kerangka berpikir dalam menghadapi masalah-masalah hukum Islam, ternyata hanya menjadi bahan hafalan belaka yang impoten dalam menghadapi problem sosial kemasyarakatan. Persoalan ini, semakin diperparah oleh wilayah kajian pranata sosial yang masih perlu dipertemukan dengan berbagai pendekatan dalam ilmu sosial. Sehingga, kajian pranata sosial juga tidak selalu dihafal dan dijawab dalam ujian; tetapi, bagaimana mahasiswa mampu memahami aspek epistemologi dan aksiologinya.
          Keempat, bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti Ilmu Falak malah tidak mendapatkan perhatian serius  di lingkungan IAIN/STAIN. Bidang ilmu ini, seakan-akan menjadi 뱈ilik_ perguruan tinggi umum. Tragsinya, bidang studi ini pun diajarkan hanya sepintas lalu. Hal ini, tampak dari kitab-kitab klasik yang dijadikan sebagai bahan ajar di Fakultas Syariah, tidak ada satupun literatur ilmu falak yang tergolong modern dan memadai.[x] Padahal kompetensi bidang ilmu ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya.
          Beberapa kritik di atas bukanlah berarti menolak kehadiran studi hukum Islam dan pranata sosial. Bagaimana pun, wilayah keilmuan ini masih perlu dipertahankan namun perlu dimodifikasi dalam beberapa hal. Untuk itu,medan kajian hukum Islam selayaknya mendapat perhatian kita semua.
          Pada dasarnya, hukum Islam sendiri adalah istilah khas dalam bahasa Indonesia[xi] (Melayu) yang diterjemahkan dari Islamic Law (Inggris).[xii]Adapun istilah ini sendiri sering dilekatkan kepada istilah fiqh yang telah berevolusi dari ilmu secara umum menjadi ilmu yang dikhususkan tentang hukum-hukum dalam Islam.[xiii] Namun demikian, belakangan ini, istilah hukum Islam semakin sering digunakan, khususnya ketika para orientalis menggeluti studi ini. Di sinilah kemudian kajian hukum Islam semakin menemukan momentum, dan tidak sedikit kelompok orientalis menghasilkan karya magnum opus mereka yang sangat berguna bagi umat Islam untuk memahami kembali hukum Islam.
          Model kajian hukum Islam a la orientalis ini kemudian berkembang pesat. Adapun medan yang mereka tempuh adalah melalui pertanyaan yang cukup 뱈enghentak_ pemahaman umat Islam yang sudah sekian lama terkungkung dalam tradisi taqlid.
          Dalam konteks ini, kami ingin mengetengahkan isi materi kuliah Herbert J. Liebesny yang disampaikan dalam tempo sepuluh tahun lebih di Universitas George Washington. Alasan utama mengapa dipilih Liebesny, karena materi perkuliahan ini telah disampaikan selama satu dasawarsa dan telah menghasilkan alumni yang berkiprah dalam kajian hukum Islam. Di samping Liebesny, kajian ini juga akan menguraikan isi materi kuliah Hasbi Ash-Shiddieqy yang disampaikan dalam perkuliahannya di IAIN Sunan Kalijaga. Sebab, pengaruh Hasbi dalam kajian hukum Islam di Indonesia, khususnya di IAIN/STAIN, masih terasa sekali.[xiv]
          Dalam memulai kajiannya, Herbert J. Liebesny menegaskan ada dua hal pokok:

One is to trace the historical development of Islamic law, the systematic reception of Western law beginning in the nineteenth century, and the drafting of modern statutes and codes on the period before and after World War II. The second is to give a brief systematic survey of important legal institution in their classical Islamic form as well as in their present-day appearance.[xv]
         
          Selanjutnya, materi dan bidang keilmuan yang ditawarkan oleh Liebesny adalah sebagai berikut:  a) Basic Characteristic of Islamic Law; b)Historical Development & Sources of Islamic Law; c) Legal Reforms in the Nineteenth Century; d) Legal Reforms since the End of World War I; e)Anglo-Muhammadan Law; f) The Law of Marriage and Divorce; g) The Law of Inheritance; h) Contract and Torts; i) Property and Waqf; j) Penal Law; k) Procedure Before the Westernization of the Law.[xvi]
          Dari grand materi di atas mengindikasikan bahwa studi hukum Islam di Barat memang ingin diajak untuk bersentuhan dengan pembaharuan hukum yang dipengaruhi oleh Eropa. Di samping itu, rujukan yang digunakan oleh Liebesny hampir semuanya berasal dari para sarjana hukum Islam Barat yang terkemuka seperti J.N.D Anderson, Joseph Schacht, Noel J. Coulson, Ferhat J. Ziadeh, Bernard Lewis, dan lain sebagainya.  Lebih dari itu, untuk materi yang disampaikan oleh Liebesny memang tidak mengenal sistem penjurusan yang ketat seperti yang terlihat pada IAIN/STAIN. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Liebesny adalah merupakan 밷agian kecil_ dari studi Islam di Barat, konsentrasi hukum Islam. Hal ini tampak dari judul perkuliahan yang diampu oleh Liebesny yaitu the Law of the Near & Middle East (Hukum Timur Dekat dan Jauh). Ringkasnya, studi hukum Islam di Barat telah dicoba disajikan melalui studi kawasan dengan berbagai pendekatan dalam bidang ilmu sosial. Dengan cara seperti itu, hukum Islam ditampilkan lebih 밾idup_ dan 뱈enantang,_ sebab hukum Islam ini dicoba dipertemukan dengan hukum wilayah lain seperti hukum anglosaxon dan continental.
          Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy memandang bahwa maksud mempelajari fiqh dalam lembaga-lembaga ilmiah tinggi, ialah: 뱒upaya kita menjadikan fiqh Islami ini sumber pokok bagi perkembangan tasyri’ di zaman baru ini.”[xvii] Dari pernyataan Hasbi ini menunjukkan bahwa kajian hukum Islam harus menghasilkan produk hukum untuk mengisi kontiunitas perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, sangat wajar, wilayah kajian hukum Islam pun sangat luas dengan asumsi bahwa ini menjadi modal bagi pelaku ijtihad pada zaman sekarang. Ringkasnya, belajar hukum Islam sama dengan mempersiapkan diri menjadi aktor-aktor pengkaji hukum Islam di lingkungan pemerintahan, yaitu hakim agama. Orientasi ini tentu saja berbeda dengan studi hukum Islam di Barat, sebagaimana ditegaskan di atas.
          Adapun materi perkuliah hukum Islam yang diajarkan oleh Hasbi termaktub dalam tiga karyanya yaitu: Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam (I), Pengantar Hukum Islam (II).  Ketiga buku ini merupakan bahan perkuliahan Hasbi yang disampaikan di PTAIN dan IAIN Sunan Kalijaga pada era 1950-1970-an.  Adapun materi dalam Pengantar Ilmu Fiqh terdiri mukaddimah dan dua bagian. Bagian pertama adalah sebagai berikut: a)Mukaddimah; b) sekitar makna fiqh; c) pembagian pembahasan ilmu fiqh; d)periode-periode fiqh; e) pembentukan mazhab-mazhab fiqh; f) mazhab-mazhab Syi’ah; g) sejarah pembukuan dan pembukuan sumbernya; h)keistimewaan fiqh Islam dan ciri-ciri khasnya. Adapun bagian kedua memuat tentang dasar-dasar hukum fiqh dimana materinya adalah: a) ushul fiqh; b) fiqh Islam; c) ijtihad, ittiba’, talfiq, dan taqlid. Selanjutnya, materi-materi di diperdalam lagi oleh Hasbi yang kemudian dibukukan dalam Pengantar HukumIslam (2 jilid). Dalam menyampaikan materi-materi tentang hukum Islam, Hasbi memang sering merujuk pada karya-karya ulama klasik, bahkan untuk bab tertentu, tidak jarang Hasbi menyadur dari satu bab kitab fiqh tertentu. Hal ini dapat dipahami sebagai langkah Hasbi untuk menanggulangi kesulitan para mahasiswa dalam memahami teks Arab.
          Dari materi kajian hukum Islam yang disampaikan oleh penggagas Fiqh Indonesia tersebut menunjukkan beberapa implikasi terhadap studi hukum Islam berikutnya. Setidaknya, kajian hukum Islam pada masa tersebut, hanya diperuntukkan untuk bidang professional, ketimbang akademik. Dengan kata lain, materi studi hukum Islam hanya menjadi modal bagi para sarjana hukum Islam, terutama untuk menduduki posisi penting seperti posisi hakim Agama. Dengan begitu, dapat dimengerti jika materi perkuliahan pun, hanya sebatas untuk diketahui kemudian disampaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Zarkowi Soejoeti:

Dilihat dari jurusan-jurusan yang ada, nampak jelas bahwa orientasi pendidikan tinggi agama Islam waktu itu lebih pada pendidikan professional daripada pendidikan akademik. Hal ini dapat dimengerti karena besarnya keperluan masyarakat dan negara yang masih sangat muda akan tenaga-tenaga terdidik untuk mengisi jabatan-jabatan di bidang Pendidikan, Hakim dan Penerangan Agama Islam.[xviii]

          Materi perkuliahan yang diberikan oleh Hasbi hampir sama seperti yang diberikan oleh Liebesny. Hanya saja, kecenderungan Hasbi lebih menumpukan pada konsep-konsep dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jika dilihat dalam tiga karya Hasbi tersebut, maka persoalan penjelasan konsep dalam ilmu fiqh (fiqh-ushul fiqh-ijtihad-ittiba-ittiba’-taqlid-qiyas-ijmak) dijelaskan secara tuntas. Berbeda dengan Liebesny, Hasbi tidak menempatkan atau tidak memandang hukum Islam sebagai bagian dari studi kawasan. Karena itu, materi Hasbi tidak mempertemukan hukum Islam dengan hukum lain, seperti hukum Romawi. Hal ini dapat dimengerti bahwa orientasi studi hukum Islam pada masa Hasbi hanya untuk professional, bukan akademik.
          Uraian di atas menempatkan medan kajian hukum Islam di Indonesia memang masih bergelut pada 밶pa yang seharusnya dikuasai_ oleh mahasiswa, dan bukan 밶pa yang seharusnya dikaji_ oleh mereka. Tidak sedikit mata kuliah yang ditawarkan memang tidak menimbulkan semangat pada diri mahasiswa. Tentu saja hal ini dipicu oleh beberapa hal. Pertama, mahasiswa yang masuk ke IAIN/STAIN adalah mereka yang tidak lulus UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Sehingga sangat wajar jika minat mereka memang bukan untuk mendalami hukum Islam, tetapi memang telah뱓ersesat di jalan yang benar._ Kedua, IAIN/STAIN jarang memiliki inisiatif untuk melakukan matrikulasi untuk bidang tertentu. Padahal, cara ini sangat baik untuk mempersamakan starting kajian hukum Islam. Ketiga, medan kajian hukum Islam di IAIN/STAIN harus dikaji ulang, dengan asumsi apakah kajian tersebut menjawab tuntutan akademik atau professional? Begitu juga, apakah untuk mejawab kedua tuntutan tersebut sekaligus?

Tradisi Pembelajaran Hukum Islam di Indonesia:
Survey Historis
George Makdisi dalam salah satu karyanya menandaskan: 밒n classical Islam was the institution of learning, par excellence, in what it was devoted primary to the study of Islamic law, queen of the Islamic sciences.”[xix] Dari pandangan Makdisi ini menunjukkan betapa posisi studi hukum Islam merupakan suatu kajian yang telah 뱈enyejarah_. Dengan kata lain, hampir setiap lembaga studi Islam saat itu, menekuni hukum Islam. Karena itu, tidak satupun lembaga studi Islam di dunia, apalagi di Indonesia, yang tidak mendalami hukum Islam. Bahkan, karena seringkali disebut dengan istilahsyariah, hukum Islam dipandang mencakup segala aspek kehidupan umat, dan tidak hanya terbatas pada hukum dalam artian modern. Hanya saja, model pembelajarannya yang terkadang tidak sama. Di Timur Tengah, studi hukum Islam, mulanya dipelajari di madrasah kemudian dikembangkan di tingkatjamiah. Tentu saja, saat itu, hukum Islam dikaji menurut keperluan yaitu untuk memahami pendapat seorang imam mazhab kemudian mencoba melakukan proses syarah dan hasyiyah.[xx]
Selanjutnya, untuk kasus studi hukum Islam di Indonesia telah dimulai saat Islam datang pertama kali di Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi. Ketika itu, studi hukum Islam belum begitu melembaga, sebab, prosesnya hanya dengan melihat apa yang dilakukan oleh para pedagang dari luar Nusantara, kemudian pribumi setempat.[xxi] Tradisi studi hukum Islam di Indonesia, telah dimulai mengemuka ketika pada abad ke-16, ketika dua ulama terkemuka di Aceh menulis kitab fiqh. Mereka adalah Nuruddin Ar-Raniry yang mengarang kitab Sirat al-Mustaqim dan Abdurrauf al-Singkili yang menulis karya Mir’at al-Tullab. Kedua kitab ini mengikuti pola mazhab Syafii. Namun demikian, yang menarik dari dua karya ini adalah keduanya merupakan hasil permintaan penguasa kepada mereka agar menulis kitab fiqh. Hal ini disebabkan posisi mereka sebagai qadhi malik al-adil pada masa pemerintahan Iskandar Tsani.
Selanjutnya, model pembelajaran hukum Islam diteruskan dengan sistem menerjemahkan beberapa karya dari bahasa Arab ke bahasa setempat. Salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Untuk keperluan pengajaran hukum Islam di pensatren Jawa, kitab-kitab fiqh klasik diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut.[xxii] Dalam hal ini, kajian hukum Islam telah dipertemukan dalam budaya lokal. Situasi tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

That the Islamic legal literature had more influence among the ‘ulamaand their disciples, than in society at large, and even much less influence at the royal court. However, all this does not mean that they had isolated themselves from the changes taking place outside their pesantren _ and mosques. Those religious  scholars responded to social changes by formulating a set of legal decision reflecting a close interaction between the rich legacy of the past, as prercribed in the old law texts, and the ever-changing situation in real life. Legal maxims (qawaid al-fiqh), legal theories (ushul al-fiqh) and legal philosophies (hikmah al-tashri’), besides the substantive legal rules (furu‘ al-fiqh) of the past were used as resources to find answers and to formulate responses to questions and problems posed to and faced by the community.[xxiii]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dinamika studi hukum Islam di Indonesia telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika sebelumnya hanya penguasa yang 뱈enggunakan_ hukum Islam, maka fase sesudahnya, hukum Islam telah 뱈embumi_ bagi masyarakat. Bahkan, para ulama mulai memberikan fatwa-fatwa terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, situasi perubahan masyarakat telah menuntut ulama untuk melakukan ijtihad. Sehingga dapat dipastikan, kecenderungan studi hukum Islam merupakan 뱈odal_ untuk terjun ke dalam masyarakat. Namun demikian, pola pemikiran yang dikembangkan saat itu cenderung terbatas hanya pada mazhab Syafii.
Pergesekan studi hukum Islam mulai terasa manakala bertemu dengan dua hukum lainnya yaitu hukum adat dan hukum warisan kolonial. Nobuyuki Yasuda menyebutkan bahwa ada tiga tipe hukum yang berkembang di Asia Tenggara. Tipe pertama adalah 밿ndigenous law originating in the Proto states, which 꿤all indigenous states before their colonization by Western powers._ Tipe kedua, 뱮imported law_ which was introduced or 밿mproved_ by the Western powers under their colonial rule._ Tipe ketiga, 밺evelopment law. This type of law seems to be a series of products of the development policies since the independence of these countries after World War II.”[xxiv]
Untuk lebih memahami tipe hukum di Asia Tenggara, Yasuda menampilkan tabel sebagai berikut:[xxv]

Philiphines
Indonesia
Brunei
Malaysia
Singapore
Thailand
Proto-state I
Old (Malay) Custom
Old Malay Custom
Old Malay Custom
Old Malay Custom
Old Malay Custom?
Old Thai Custom
Proto-state II
Hindu & Buddhism?
Hindu & Buddhism
Hindu & Buddhism
Hindu & Buddhism
Hindu & Buddhism?
Hindu & Buddhism
Proto-state III
Islam in South
Islam
Islam
Islam

Islam?

Budhism, Islam in South
Colonial State
Spain and U.S
(Portugal) Holland
U.K.
U.K.
U.K.

Imported law from:
Spain and U.S.
Holland
U.K.
U.K.
U.K,
U.K. France, Germany, Japan. Etc.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, kajian hukum Islam di Indonesia mengalami posisi setali tiga uang. Sebab, hukum Islam merupakan jenis hukum pertama (Indigenous law), (proto state  III) dan pada saat yang sama, dia juga menghadapi jenis hukum yang sama (proto states II) yaitu hukum adat yang dipengaruhi oleh Hindu dan Budha. Demikian juga, hukum Islam harus menerima 밶rus desakan_ hukum impor yaitu hukum Belanda. Kenyataan ini telah memberikan pengaruh terhadap studi hukum Islam. Sebab, ketiga model hukum ini berbeda dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Terhadap hukum adat, hukum Islam diajak untuk 밷ersahabat_ kendati dalam beberapa hal tertentu,  kedua jenis hukum ini sulit dipertemukan. Namun untuk usaha penyebaran agama Islam, hukum adat dan hukum Islam mengalami proses dinamisasi yang penuh dengan interaksi satu sama lain.[xxvi] Dalam hal ini, wilayah kajian hukum Islam kemudian mencoba menyesuaikan dengan adat setempat. Hingga pada akhirnya, melahirkan beberapa teori tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.[xxvii]Kelahiran teori-teori tersebut dipicu oleh intervensi pihak kolonial Belanda dalam upaya mereka memisahkan hukum Islam dan hukum adat.
Selanjutnya, untuk kasus hukum Islam vis-_-vis hukum warisan kolonial, kenyataannya berbeda dengan hukum Islam dan hukum adat. Sebab, hukum warisan kolonial 뱊ot only in the area of commerce and trade, but also in parts of the political institutions such as judiciaries and central of local administrations, as far as colonialism demanded in order to regulate the systems.”[xxviii] Jadi, dapat dipastikan hukum Islam menjadi 뱓erkikis_ dalam percaturan hukum di Indonesia. Proses reduksi fungsi hukum Islam di Indonesia juga dilakukan oleh pihak kolonial dengan menyekolahkan beberapa pribumi  ke Belanda untuk mendalami ilmu hukum. Mereka yang menekuni ilmu hukum di Belanda banyak menjadi tokoh penting dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan.[xxix]
Pada saat yang sama, dalam kelompok internal umat Islam terjadi perpecahan yang disebabkan persoalan khilafiyah. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok yang berseberangan dalam pemikiran hukum Islam. Kelompok pertama muncul dari kalangan modernis yang kemudian dikenal, antara lain, dengan Muhammadiyah. Sejak kelahirannya, Muhammadiyah memiliki basis di wilayah urban dan kelompok pedagang. Dan, mereka mempelajari hukum Islam melalui sekolah-sekolah yang mereka dirikan. Salah satu slogan kelompok ini adalah kembali ke al-Qur’an dan al-Sunnah. Sementara itu, kelompok kedua dari kalangan tradisionalis, Nahdatul Ulama. Mereka lebih banyak berkonsentrasi di wilayah pedesaan dan basis pemikiran hukum Islam lebih banyak di pesantren.[xxx]
Hingga di sini dapat ditarik benang merah bahwa tradisi pembelajaran hukum Islam sangat dipengaruhi oleh sosial-politik yang mengitarinya. Hal ini terlihat, sejak hukum Islam bertemu dengan dua hukum lainnya, fungsi hukum ini semakin berkurang. Jika sebelumnya hukum Islam mampu mengurus segala hal, maka setelah dia 밷erjumpa_ hukum adat dan kolonial, hukum Islam hanya difungsikan untuk persoalan al-ahwal al-syakhsiyyah. Fungsi ini tentu saja memberikan implikasi terhadap minat orang untuk mendalami hukum Islam. Karena itu, hukum Islam hanya marak dikaji di pesantren-pesantren yang bertujuan untuk menciptakan kader ulama. Hal ini pada gilirannya membawa dampak terhadap studi hukum Islam sendiri yaitu untuk뱈enghapal_ dan 뱈enguasai_. Secara metodologis, kajiannya lebih berorientasi teologis-normatif-deduktif dan kurang memperhatikan model historis-empiris-induktif.
Sementara yang merasa perlu 뱎enyegaran_ maka mereka melakukan proses ijtihad dalam rangka menyesuaikan hukum Islam dalam konteks keindonesian. Ada beberapa tokoh pemikir hukum Islam yang kemudian menelorkan pemikiran hukum Islam dalam konteks keindonesia. Mereka adalah Hasby Ash-Shiddieqy (1906-1975) yang menggagas 밊iqh Indonesia_ dan Hazairin (1905-1975) yang mencetuskan 뱈azhab nasional._ Dalam konteks ini, kedua tokoh ini ingin mengakomodir apa yang terjadi dalam realitas masyarakat Indonesia dengan pemikiran fiqh. Pikiran kedua tokoh ini, pada gilirannya, memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk selalu melakukan ijtihad.
Pikiran di atas merupakan respon terhadap segala persoalan umat Islam. Bahkan belakangan ini, apa yang disebut dengan fiqh sosial, seperti hal-hal yang berhubungan dengan KB, ekonomi, lingkungan, asuransi, perbankan, dan yang semacamnya, menunjukkan semakin pentingnya hukum Islam dan semakin perlunya perhatian dan pengembangan kajian hukum Islam di kalangan umat Islam.[xxxi] Karena itu, ide tentang pentingnya fiqh a laIndonesia sebagaimana dikumandangkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin semakin tidak bisa lagi dibendung.
Lebih lanjut, setelah kemerdekaan, posisi hukum Islam semakin surut ke belakang. Kendati demikian, ada yang mengatakan bahwa beberapa penggal kalimat dalam Piagam Jakarta membuktikan bahwa Indonesia bukan negara Islam dan sekaligus bukan negara sekular.[xxxii] Adapun sistem hukum yang dibangun adalah sistem hukum Pancasila.[xxxiii] Dari sini kemudian hukum Islam diajarkan hanya untuk mengisi beberapa jabatan penting dalam Departemen Agama. Dengan kata lain, lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), termasuk di dalammnya Fakultas atau Jurusan Syariah saat itu, hanya ditampung oleh departemen tersebut. Karena itu dapat dipastikan, kajian hukum Islam tidak lagi seperti pada pada sebelumnya yang bercorak dinamis dan responsif.
Lebih parah lagi, jika diamati materi kajian hukum Islam di Indonesia masih amat terbatas bahkan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kajian hukum Islam di perguruan tinggi Barat. Di perguruan tinggi Barat, kajian hukum Islam telah berkembang sedemikian rupa dan mencakup, misalnya, kajian hukum Islam dalam perspektif kawasan dan juga materi-materi seperti organisasi dan serikat kerja (guilds),[xxxiv] arsitektur Islam, dan juga desa dan kota Islam.[xxxv]
Di samping itu, kecenderungan para sarjana Indonesia yang belajar di Barat jarang menekuni hukum Islam, dan hal ini juga ikut memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi studi ini. Harus diakui, sebagian besar, jika tidak semua sarjana Indonesia yang belajar Islam di Barat mendalami persoalan filsafat.[xxxvi] Pada saat yang sama, generasi ahli hukum kolonial yang disekolahkan Belanda mulai memainkan peran penting dalam persoalan hukum di Indonesia. Kenyataan ini diperkuat adanya 27 alumni Leiden mendapai kedudukan tingkat menteri yang pada gilirannya kebijakan terhadap hukum pun meniru hukum Eropa yang pernah mereka pelajari di negara tempat mereka belajar.[xxxvii]
Sementara itu, di PTAI (seperti IAIN dan STAIN) studi Islam masih diarahkan untuk sekadar 뱈endalami_ dan hampir-hampir tidak untuk뱈engembangkan_. Oleh karena itu, studi hukum Islam pun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Studi ini masih bercorak a la pesantrenis di mana para mahasiswa hanya mendalami isi bidang studi hukum Islam, sebagaimana yang pernah dikuliahkan oleh Hasbi di atas. Reformasi studi hukum Islam di IAIN/STAIN, dapat dikatakan terlambat, dibandingkan studi lainnya, seperti filsafat Islam dan perbandingan agama. Hal ini dapat dipahami, sebab para alumni Barat yang mendalami studi hukum Islam masih jarang. Mereka, seperti ditegaskan di atas, masih suka dengan wilayah filsafat. Karena itu, model pembelajaran hukum Islam yang berorientasi akademik dan mendorong model뱎engembangan,_ baru mendapat perhatian pada era 1990-an.
Pada tahun-tahun tersebut, pola studi hukum Islam telah mengalam peningkatan yang cukup pesat. Setidaknya dapat dilihat dari peran alumni Barat yang mendalami hukum Islam kemudian mengembangkan beberapa pendekatan baru dalam studi ini.[xxxviii] Namun, patut disayangkan, model ini pun ternyata tidak efektif. Sebab, mahasiswa IAIN/STAIN belum terbiasa dengan model studi hukum Islam versi orientalis di mana mereka memadukan studi ini dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang banyak 밷ertemu_ dengan bahasa asing (Arab dan Inggris). Kelemahan mahasiswa akan dua bahasa tersebut ternyata menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran hukum Islam pada era kontemporer ini. Harus diakui, studi hukum Islam para era sekarang telah mempertemukan  hukum Islam berikut metodenya dengan persoalan-persoalan yang tidak dijumpai pada zaman klasik. Kenyataan ini tentu saja menuntut kesiapan para peminat hukum Islam agar mampu menyelesaikan setiap persoalan umat.

Masa Depan Kajian Hukum Islam di IAIN/STAIN:
Studi Kasus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pada bagian ini, kami akan melihat kurikulum dan silabus Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai IAIN tertua, perguruan ini tampaknya menjadi contoh bagi IAIN dan STAIN lainnya dalam bidang studi hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya, studi hukum Islam di IAIN ini juga masih belum menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Jika kita sepakat bahwa IAIN Sunan Kalijaga sebagai IAIN terdepan, maka dalam kajian hukum Islam pun masih sangat klasik dan teologis-normatif-dekuktif.
Pada Fakultas Syariah, menurut Kurikulum 1998, ada empat jurusan yaitu: Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS), Jinayah Siyasah (JS), Muamalat (MU).[xxxix] Bahkan baru-baru ini, Fakultas ini membuka program studi baru yaitu Keuangan Islam (KUI). Dari empat jurusan tersebut, tampak bahwa jurusan-jurusan tersebut dibagi bukan hanya untuk mendalami studi hukum Islam, namun juga jenis pekerjaan apa yang akan didapatkan oleh alumni Fakultas ini. Jadi ada dua orientasi yang ingin dicapai oleh Fakultas Syariah di IAIN Sunan Kalijaga, yaitu pengembangan akademik dan profesi.
Namun demikian, jika ditelaah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa maka sesungguhnya masing-masing jurusan ternyata tidak begitu menunjukkan perbedaan yang berarti. Dari pengkajian terhadap silabus (Mata Kuliah Keahlian) yang menjadi acuan dalam studi hukum Islam di Fakultas ini, tampak bahwa hampir semua jurusan tidak menunjukkan perbedaan yang dominan. Hampir 75% mata kuliah keahlian yang diberikan kepada mahasiswa adalah sama. Dengan kata lain, hanya 25% yang membedakan masing-masing jurusan di Fakultas ini.[xl] Jadi, jika kita sepakat bahwa orientasi akadamik dan profesional menjadi barometer lulusan Fakultas ini, maka tidak berlebihan jika dikatakan silabus ini telah menghasilkan 뱒arjana serba tanggung._ Jika IAIN sebagus ini menghasilkan lulusan seperti ini, maka tidak dapat dibayangkan lulusan  IAIN/STAIN lain yang memiliki Fakultas/Jurusan Syariah.
Untuk menjawab persoalan di atas, kami memberikan beberapa opsi untuk pengembangan studi hukum Islam di lingkungan IAIN/STAIN. Opsi ini masih sebatas tesis yang mungkin dapat diperdebatkan.
Opsi pertama, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi kawasan. Opsi ini ingin menempatkan studi hukum Islam dalam percaturan studi kawasan. Dengan kata lain, Indonesia sebagai salah satu kawasan yang termasuk dalam studi kawasan Islam, maka perkembangan hukum Islam di sini dapat dikaji secara mendalam. Dengan kata lain, perkembangan hukum Islam di Indonesia, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, merupakan laboratorium hukum yang sangat bagus. Apa yang ingin didalami, sama persis seperti yang diberikan Liebesny (seperti dijelaskan terdahulu) dengan sedikit modifikasi yang sesuai dengan konteks keindonensiaan. Dengan begitu, corak studi hukum Islam di IAIN/STAIN menjadi Studi Hukum Islam di Asia Tenggara. Harus diakui, model studi ini masih sangat langka di lingkungan IAIN/STAIN, bahkan di perguruan tinggi umum sekalipun.
Corak ini tentu saja mengandaikan mahasiswa telah memiliki ilmu dasar yang baik yaitu penguasaan fiqh, ushul fiqh, dan tarikh tasyri’. Tiga ilmu dasar dalam pengkajian hukum Islam ini akan menjadi pisau bedah menganalisa perkembangan hukum Islam di kawasan ini. Selanjutnya, dapat juga dibandingkan dengan hukum di kawasan lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Asia Timur. Dengan demikian, mata kuliah yang diajarkan adalah bagaimana melihat perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara melalui berbagai kacamata, dan mungkin juga membandingkannya dengan hukum-hukum di luar kawasan Asia Tenggara.
Opsi kedua, mendalami satu atau dua saja yang terkait dengan studi hukum Islam. Cara ini pernah dijalankan oleh Emory School di mana perguruan tinggi ini hanya mengkaji satu bidang program studi yaitu Islamic Family Law (Hukum Keluarga Islam). Model ini akan memperjelas keahlian mahasiswa, mereka menguasai satu bidang saja. Kendati opsi ini sulit diterapkan, namun dalam beberapa hal akan menunjukkan manfaat yang cukup baik. Jika di Indonesia ada 14 IAIN (Fakultas Syariah) dan 33 STAIN (Jurusan Syariah), dan masing-masing konsentrasi pada satu bidang saja, maka masing-masing IAIN/STAIN akan mampu melahirkan alumni yang profesional sekaligus mempunyai bekal cukup untuk mengembangkan karir akademiknya. Dengan opsi kedua ini, mahasiswa benar-benar mengkaji satu aspek studi hukum Islam secara tuntas dan dia langsung menjadi profesional muda yang ahli hukum Islam sekaligus mempunyai kemampuan akademik yang siap dikembangkan. Sehingga, bentuk kerja dan posisi akademik yang akan diperolehi alumni pun sangat menjanjikan bagi masa depan mereka. Pendalaman studi hukum Islam model ini menuntut para pengajar yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sehingga, setiap pengajar memiliki ciri dan keahlian tersendiri sehingga siap melakukan penelitian secara terus menerus untuk pengembangan bidang studi yang ditekuninya.          
Opsi ketiga, studi hukum Islam menggunakan metodecomparative law atau muqaranah (Perbandingan hukum). Model ini hampir sama dengan opsi pertama, hanya saja, titik tekan yang berbeda. Jika opsi pertama bertumpu pada kawasan, maka yang kedua lebih menitiberatkan pada perbandingan. Cara ini memang semakin marak di perguruan tinggi Barat. Sebab, dengan cara seperti ini, hukum Islam selain dibandingkan antar-tempat, juga dengan hukum-hukum lainnya. IAIN/STAIN dapat menjadi motor penggerak opsi ini. Hemat kami, fakultas hukum di perguruan tinggi umum, belum ada yang menggunakan model studi ini secara sistematis dan mendalam. Dengan demikian, kekosongan ini dapat diisi oleh IAIN/STAIN agar ada ahli-ahli perbandingan hukum yang berkualitas. Di luar negeri, mahasiswa S-1 telah mulai dididik dengan model ini yang pada gilirannya, model ini lebih menekankan pada aspek akademik, ketimbang profesional.
Opsi keempat, kembali ke tradisi klasik. Opsi ini adalah pilihan terakhir, jika memang tiga opsi di atas tidak dapat dijalankan. Sebab, tanpa kemauan besar dan sungguh-sungguh tiga opsi di atas memang agak sulit diterapkan di IAIN /STAIN. Di samping IAIN /STAIN belum memiliki kemandirian seperti perguruan tinggi di luar negeri, Sumber Daya Manusia juga ikut menjadi faktor penting dalam menjalankan ketiga opsi di atas. Untuk opsi yang terakhir ini memang hanya dibutuhkan pendalaman dan pemekaran di sana-sini. Konkretnya, penguasaan metodologi dan naskah-naskah klasik merupakan syarat penting untuk kembali ke tradisi klasik. Corak studi hukum Islam seperti ini sama dengan sistem pembelajaran di luar negeri seperti terlihat di sejumlah perguruan tinggi Barat.[xli] Dengan demikian, orientasi studi hukum Islam di IAIN/STAIN  adalah akademik murni.
Hal lain yang perlu disinggung di sini adalah posisi usul fiq yang sering disebut sebagai the queen of all Islamic sciences.[xlii] Hal ini penting mengingat adanya indikasi bahwa kajian ushul fiqh semakin kurang mendapat perhatian. Di samping itu, pembahasan tentang persoalan-persoalan hukum Islam seringkali hanya melibatkan persoalan detail (furu’) dan kurang melibatkan persoalan dasar (ushul fiqh). Disadari bahwa gejala perdebatan yang lebih menfokuskan pada masalah detail dan kurang melibatkan persoalan dasar ini berlangsung hingga kini. Salah satu contoh, ketika reaktualisasi hukum Islam ramai diperbincangkan, perdebatan terjebak, misalnya, pada contoh kecil berikut: apakah porsi dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dan hukum waris itu perlu dipertahankan? Jika cara berpikir yang berorientasi praktis tanpa memahami landasan berpikir yang ada ini pertahankan, penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang ada akan selalu bersifat tambal sulam dan tidak pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya. Implikasi lain, perdebatan hukum yang demikian ini dalam perjalanan sejarahnya cenderungan membawa umat melihat setiap persoalan secara hitam putih dan kaku. Kerangka berpikir yang bersifat luwes dan dinamis dalam menghadapi berbagai problem yang ada semakin hari tidak dikenal. Akibatnya, ada sebagian kalangan yang bersikap sinis melihat hukum Islam dan lembaga-lembaga yang mendukungnya.
Karena itu, sudah saatnya bagi umat Islam untuk lebih mehamai ushul fiqh yang menjadi landasan penetapan hukum itu. Memahami ushul fiqh lebih jauh akan membawa mereka melihat berbagai produk hukum bukan sebagai harga mati, tetapi lebih sebagai hasil proses dialog para ahli hukum Islam dengan realitas yang ada. Dengan cara demikian, berbagai formulasi ketentuan hukum Islam akan selalu menjadi jawaban yang tepat sejalan dengan denyut perkembangan masyarakat;[xliii] karena itu perubahan formulasi hukum merupakan satu keniscayaan.
Memang perlu disadari bahwa hal ini bisa dicapai jika dilakukan reorientasi terhadap materi dan model kajian fiqh dan ushul fiqh serta institusi yang mendukung subjek tersebut. Secara metodologis, misalnya, upaya pemahaman ajaran syari’ah (hukum Islam/fiqh) haruslah meliputi dua model pendekatan. Pertama, pendekatan doktriner, normative dan karenanya metode deduktif sangat dibutuhkan. Hal ini penting mengingat hukum Islam, yang merupakan upaya memahami ajaran syariah, pada dasarnya menyangkut teks-teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai pedoman pokok kehidupan bersifat sacral dan transcendental. Kedua, perlunya dimanfaatkan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan filosofis semantic, sosiologis, antropologi, dan histories. Hal ini merupakan satu keniscayaan mengingat upaya pemahaman terhadap teks-teks syariah pada akhirnya diyakini sebagai bersifat relative yang kebenarannya membutuhkan penelitian secara terus menerus sebagaimana penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Sebab pemahaman terhadap satu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor bahasa ataupun konteks sosial dari teks itu sendiri, juga menyangkut konteks sosial dari munculnya teks-teks ataupun konteks sosial masing-masing mereka yang mencoba memahami teks-teks syariah itu sendiri. Sekarang ini, semakian dirasakan pentingnya kajian hermeneutic hukum (legal hermeneutics), yang dalam kajian hukum konvensional belum banyak mendapat perhatian.[xliv]




Catatan
[i]Tulisan ini merupakan revisi dari makalah dengan judul 揇imensi Historis-Epistemologis bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN_ yang dipresentasikan dalam Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM), STAIN Mataram, 12-13 September 2003.
[ii]Lihat Atho Mudzhar,봗he Study of Islamic Law in Indonesian Islam Universitites (The case of the Kulliyat Al-Sharî‘ah of the State Institute of Islamic Studies [IAIN] Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia),_ Al-Jami‘ah, No.63 (1999), hlm. 1-9.
[iii]Lihat misalnya, M. Amin Abdullah, 밡ew Horizons of Islamic Studies Throught Socio-Cultural Hermeneutics,_ Al-Jami‘ah, Vol.21, No.1 (2001), hlm. 1-24.
[iv]Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, 밙ajian Pembidangan Bidang Ilmu Agama Islam yang Dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam,_ (forthcoming, 2003).
[v]Lebih mendalam, baca Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Mileniuam Baru, (Jakarta: Logos, 1999), khususnya Bagian Ketiga, hlm. 157-250.
[vi]Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 밚aw and Culture in Islam: The Case of Western Scholars Perception on Islamic Law and Its Effect to Islamic Law Studies in State Institute of Islamic Studies (IAIN) of Indonesia,_ Profetika, Vol.4, No.1 Januari (2003), hlm.77 -82.
[vii]Bandingkan dengan Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 124-128.
[viii]Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 3-4.
[ix]Lihat model yang pernah kami tawarkan, Akh. Minhaji, 밨eorientasi Kajian Ushul Fiqh,_Al-Jami‘ah, No.63 (1999), hlm.12-28; idem, 밫radisi Islah dan Tajdid dalam Hukum Islam,_ Profetika, Vol.3, No.2 (2001), hlm. 237-266.
[x]Susiknan Azhari, 밨evitalisasi Studi Hisab di Indonesia,_ Al-Jami‘ah, No.65 (2000), hlm. 110.
[xi]Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam Historis, hlm. 222.
[xii]Istilah hukum Islam juga terdapat dalam bahasa asing lainnya, seperti droit musulman(Perancis), Islamietish recht (Belanda), Islamische Recht (Jerman), Islam hukuku (Turki). Lihat Akh. Minhaji, Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958), (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hlm.96.
[xiii]Tentang evolusi istilah fiqh, baca Fazlur Rahman, Islam, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm.141-154.
[xiv]Atho Mudzhar, The Study of Islamic Law in Indonesian, hlm. 6-7.
[xv]Herbert J. Liebesny, The Law of the Near & East: Readings, Cases, & Materials, (New York: State University of New York, 1975), hlm. xi.
[xvi]Herbert J. Liebesny, The Law, hlm. vii-viii.
[xvii]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 93.
[xviii]Zarkowi Soejoeti,봍embaga Studi Islam di Indonesia,_ dalam Zainuddin Fananie dan M. Thoyibi (ed.), Studi Islam Asia Tenggara, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), hlm. 358.
[xix]George Makdisi, The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and the West, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), h.lm. 9.
[xx]Baca misalnya, Nurcholish Madjid, 밫radisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam,_ dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.),Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 311-318.
[xxi]Lihat Kamaruzzaman, 밙ontribusi Daerah Aceh terhadap Perkembangan Awal Hukum Islam di Indonesia,_ Al-Jami‘ah, No.64 (1999), hlm. 143-170.
[xxii]Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, hlm. 113-114.
[xxiii]Nur Ahmad Fadhil Lubis, 밒slamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia,_ Studia Islamika, Vol.4, No.3, (1997), hlm. 41-42.
[xxiv]Nobuyuki Yasuda, 밚aw and Development in ASEAN countries,_ ASEAN Economic Bulletin, Vol.10, No.2 (1993), hlm. 145.
[xxv]Nobuyuki Yasuda, Law and Development, hlm. 147.
[xxvi]Baca karya berikut: J.F. Holleman (ed.), Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, (Leiden: KLTLV, 1981); Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998).
[xxvii]Untuk penjelasan teori-teori pemberlakukan hukum Islam, baca Ichtijanto,봒engembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,_ dalam Eddi Rudiana (peny.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: Rosdakarya, 1994), hlm. 95-149.
[xxviii]Nobuyuki Yasuda, Law and Development, hlm. 148.
[xxix]Lihat Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 밐ukum Islam dalam Lintasan Sejarah Indonesia,_ Mimbar Hukum, No.55 (2001), hlm. 17.
[xxx]Untuk kajian tentang pandangan kedua organisasi tentang hukum Islam, baca Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU, (Jakarta: Universita Yarsi Jakarta, 1999).
[xxxi]Akh.  Minhaji, “Prof. K.H. Ali Yafie dan Fiqh Indonesia,” Al-Mawarid 6 (1997), hlm. 115-121.
[xxxii]Baca misalnya, Munawir Sjadzali,봌eberadaan Departemen Agama merupakan Jaminan Republik Indonesia Bukan Negara Sekular,_ dalam  dalam Eddi Rudiana (peny.), Hukum Islam di Indonesia, hlm. 65-72.
[xxxiii]Ichtijanto, 밪istem Hukum Pancasila,_ dalam ibid., hlm. 151-163.
[xxxiv]Baca antara lain Gabriel Baer, “Guilds in Middle Eastern History,” dalam M.A. Cook (ed.), Studies in Economic History of the Middle East from Rise Islam to the Present Day, (London: Oxford University Press, 1970); Bernard Lewis, “The Islamic Studies,” Economic History Review 8 (1937), hlm. 20-37.
[xxxv]Baca misalnya, Gabriel Baer, “Village and City in Egypt and Syria: 1500-1914,” dalam A.L. Udovith (ed.), The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History, (Princeton: The Darwin Press, 1981), hlm. 595-651; Ira M. Lapidus, ed., Middle Eastern Cities: A Symposium on Ancient, Islamic, and Contemporary Middle Eastern Urbanism, (Berkeler: University of California, 1969); idem, Muslim Cities in the Later Middle Ages, (Cambridge: Harvard University Press, 1967).
[xxxvi]Baca Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, 밒n Memoriam: Prof. Dr. H.M. Rasjidi, 1915-2001,_ Asy-Syir’ah, No.8 (2001), hlm. 114.
[xxxvii]Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Hukum Islam, hlm. 18.
[xxxviii]Lihat misalnya, Ratno Lukito, 밪tudi Hukum Islam antara IAIN dan McGill,_ dalam Yudian W. Asmin (ed.), Pengalaman Belajar Islam di Kanada, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 143-164.
[xxxix]Baca Kurikulum dan Silabi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Sarjana (S1), Fakultas Syariah, (Departemen  Agama RI Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam, 1998).
[xl]Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Law and Culture, hlm.79.
[xli]Lihat misalnya, diktat kuliah Baber Johansen yang dibukukan dalam Contigency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh, (Leiden: Brill, 1999); Bernard G. Weiss (ed.), Studies in Islamic Legal Theory, (Leiden: Brill, 2002).
[xlii]Akh. Minhaji, “Posisi Ushul Fiqh dalam Kajian Islam,” Makalah disampaikan pada Studium General Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 27 November (1997).
[xliii]Akh. Minhaji, “Islamic Law under the Ottoan Empire,” Asy-Syir’ah 4  (1996), hlm. 1-33; Wael B. Hallaq, “Ifta’ and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Development Account,: dalam Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David S. Powers (ed.), Islamic Legal InterpretationL Muftis and Their Fatwas, (Cambridge: Harvard University Press, 1996), hlm. 33-43; idem, “Model Shurut Works and the Dialectic of Doctrine and Practice,” Islamic Law and Society  2 (1995), hlm. 126-32; idem, “Usul al-Fiqh: Beyond Tradition,” Journal of Islamic Studies, 3 (1993), hlm. 172-202.
[xliv]Untuk hermeneutika hukum, baca antara lain, Gregory Leyh (ed.), Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice, (Berkeley: University of California Press, 1992).
di akses pada tanggal 22-Oktober 2011 by:alan

PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM KAJIAN ISLAM

PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM KAJIAN ISLAM
Jamhari Ma'ruf
Fenomena agama adalah fenomena universal manusia. Selama ini belum ada laporan penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama. Walaupun peristiwa perubahan sosial telah mengubah orientasi dan makna agama, hal itu tidak berhasil meniadakan eksistensi agama dalam masyarakat. Sehingga kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan menjadi kajian yang penting. Karena sifat universalitas agama dalam masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu faktornya. Seringkali kajian tentang politik, ekonomi dan perubahan sosial dalam suatu masyarakat melupakan keberadaan agama sebagai salah satu faktor determinan. Tidak mengherankan jika hasil kajiannya tidak dapat menggambarkan realitas sosial yang lebih lengkap.
Pernyataan bahwa agama adalah suatu fenomena abadi di dalam di sisi lain juga memberikan gambaran bahwa keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas di sekelilingnya. Seringkali praktik-praktik keagamaan pada suatu masyarakat dikembangkan dari doktrin ajaran agama dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan budaya. Pertemuan antara doktrin agama dan realitas budaya terlihat sangat jelas dalam praktik ritual agama. Dalam Islam, misalnya saja perayaan Idul Fitri di Indonesia yang dirayakan dengan tradisi sungkeman-bersilaturahmi kepada yang lebih tua-adalah sebuah bukti dari keterpautan antara nilai agama dan kebudayaan. Pertautan antara agama dan realitas budaya dimungkinkan terjadi karena agama tidak berada dalam realitas yang vakum-selalu original. Mengingkari keterpautan agama dengan realitas budaya berarti mengingkari realitas agama sendiri yang selalu berhubungan dengan manusia, yang pasti dilingkari oleh budayanya.
Kenyataan yang demikian itu juga memberikan arti bahwa perkembangan agama dalam sebuah masyarakat-baik dalam wacana dan praktis sosialnya-menunjukkan adanya unsur konstruksi manusia. Walaupun tentu pernyataan ini tidak berarti bahwa agama semata-mata ciptaan manusia, melainkan hubungan yang tidak bisa dielakkan antara konstruksi Tuhan-seperti yang tercermin dalam kitab-kitab suci-dan konstruksi manusia-terjemahan dan interpretasi dari nilai-nilai suci agama yang direpresentasikan pada praktek ritual keagamaan. Pada saat manusia melakukan interpretasi terhadap ajaran agama, maka mereka dipengaruhi oleh lingkungan budaya-primordial-yang telah melekat di dalam dirinya. Hal ini dapat menjelaskan kenapa interpretasi terhadap ajaran agama berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Kajian komparatif Islam di Indonesia dan Maroko yang dilakukan oleh Clifford Geertz misalnya membuktikan adanya pengaruh budaya dalam memahami Islam. Di Indonesia Islam menjelma menjadi suatu agama yang sinkretik, sementara di Maroko Islam mempunyai sifat yang agresif dan penuh gairah. Perbedaan manifestasi agama itu menunjukkan betapa realitas agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya.
Perdebatan dan perselisihan dalam masyarakat Islam sesungguhnya adalah perbedaan dalam masalah interpretasi, dan merupakan gambaran dari pencarian bentuk pengamalan agama yang sesuai dengan kontek budaya dan sosial. Misalnya dalam menilai persoalan-persoalan tentang hubungan politik dan agama yang dikaitkan dengan persoalan kekuasaan dan suksesi kepemimpinan, adalah persoalan keseharian manusia-dalam hal ini masalah interpretasi agama dan penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan kehidupan manusia. Tentu saja peran dan makna agama akan beragam sesuai dengan keragaman masalah sosialnya.
Antropologi, sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia, menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen antropology akan pemahaman tentang manusia, maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya dengan berbagai budaya. Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa pendekatan antropologis sangat penting untuk memahami agama Islam, karena konsep manusia sebagai 'khalifah' (wakil Tuhan) di bumi, misalnya, merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia dalam Islam.
Posisi penting manusia dalam Islam juga mengindikasikan bahwa sesungguhnya persoalan utama dalam memahami agama Islam adalah bagaimana memahami manusia. Persoalan-persoalan yang dialami manusia adalah sesungguhnya persoalan agama yang sebenarnya. Pergumulan dalam kehidupan kemanusiaan pada dasarnya adalah pergumulan keagamaannya. Para antropolog menjelaskan keberadaan agama dalam kehidupan manusia dengan membedakan apa yang mereka sebut sebagai 'common sense' dan 'religious atau mystical event.' Dalam satu sisi common sense mencerminkan kegiatan sehari-hari yang biasa diselesaikan dengan pertimbangan rasional ataupun dengan bantuan teknologi, sementera itu religious sense adalah kegiatan atau kejadian yang terjadi di luar jangkauan kemampuan nalar maupun teknologi.
Penjelasan lain misalnya yang diungkapkan oleh Emile Durkheim tentang fungsi agama sebagai penguat solidaritas sosial, atau Sigmund Freud yang mengungkap posisi penting agama dalam penyeimbang gejala kejiwaan manusia, sesungguhnya mencerminkan betapa agama begitu penting bagi eksistensi manusia. Walaupun harus disadari pula bahwa usaha-usaha manusia untuk menafikan agama juga sering muncul dan juga menjadi fenomena global masyarakat. Dua sisi kajian ini-usaha untuk memahami agama dan menegasi eksistensi agama-sesungguhnya menggambarkan betapa kajian tentang agama adalah sebagai persoalan universal manusia.
Dengan demikian memahami Islam yang telah berproses dalam sejarah dan budaya tidak akan lengkap tanpa memahami manusia. Karena realitas keagamaan sesungguhnya adalah realitas kemanusiaan yang mengejawantah dalam dunia nyata. Terlebih dari itu, makna hakiki dari keberagamaan adalah terletak pada interpretasi dan pengamalan agama. Oleh karena itu, antropologi sangat diperlukan untuk memahami Islam, sebagai alat untuk memahami realitas kemanusiaan dan memahami Islam yang telah dipraktikkan-Islam that is practised-yang menjadi gambaran sesungguhnya dari keberagamaan manusia.
Di Indonesia usaha para antropolog untuk memahami hubungan agama dan sosial telah banyak dilakukan. Barangkali karya Clifford Geertz The Religion of Java yang ditulis pada awal 1960an menjadi karya yang populer sekaligus penting bagi diskusi tentang agama di Indonesia khususnya di Jawa. Pandangan Geertz yang mengungkapkan tentang adanya trikotomi-abangan, santri dan priyayi-di dalam masyarakat Jawa, ternyata telah mempengaruhi banyak orang dalam melakukan analisis baik tentang hubungan antara agama dan budaya, ataupun hubungan antara agama dan politik. Dalam diskursus interaksi antara agama-khususnya Islam-dan budaya di Jawa, pandangan Geertz telah mengilhami banyak orang untuk melihat lebih mendalam tentang interrelasi antara keduanya. Keterpengaruhan itu bisa dilihat dari beberapa pandangan yang mencoba menerapkan kerangka berfikir Geertz ataupun mereka yang ingin melakukan kritik terhadap wacana Geertz.
Pandangan trikotomi Geertz tentang pengelompokan masyarakat Jawa berdasar religio-kulturalnya berpengaruh terhadap cara pandang para ahli dalam melihat hubungan agama dan politik. Penjelasan Geertz tentang adanya pengelompokkan masyarakat Jawa ke dalam kelompok sosial politik didasarkan pada orientasi ideologi keagamaan. Walaupun Geertz mengkelompokkan masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok, ketika dihadapkan pada realitas politik, yang jelas-jelas menunjukkan oposisinya adalah kelompok abangan dan santri. Pernyataan Geertz bahwa abangan adalah kelompok masyarakat yang berbasis pertanian dan santri yang berbasis pada perdagangan dan priyayi yang dominan di dalam birokrasi, ternyata mempunyai afiliasi politik yang berbeda. Kaum abangan lebih dekat dengan partai politik dengan isu-isu kerakyatan, priyayi dengan partai nasionalis, dan kaum santri memilih partai-partai yang memberikan perhatian besar terhadap masalah keagamaan.
Teori politik aliran ini, menurut Bahtiar Effendy memberikan arti penting terhadap wacana tentang hubungan antara agama-khususnya Islam-dan negara. Teori politik aliran dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang baik mengenai salah satu dasar (basis) pengelompokkan religio-sosial di Indonesia. Pengelompokkan sosial tersebut mempengaruhi pola interaksi politik yang lebih luas di Indonesia.
Karya Geertz ini disebut untuk sekedar memberikan ilustrasi bahwa kajian antropologi di Indonesia telah berhasil membentuk wacana tersendiri tentang hubungan agama dan masyarakat secara luas. Antropologi yang melihat langsung secara detil hubungan antara agama dan masarakat dalam tataran grassroot memberikan informasi yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Melihat agama di masyarakat, bagi antropologi adalah melihat bagaimana agama dipraktikkan, diinterpretasi, dan diyakini oleh penganutnya. Jadi pembahasan tentang bagaimana hubungan agama dan budaya sangat penting untuk melihat agama yang dipraktikkan.
Kepentingan untuk melihat agama dalam masyarakat juga sangat penting jika dikaitkan dengan wacana posmodernisme yang berkembang belakangan ini. Walaupun para ilmuwan sosial masih mendebatkan apakah yang disebut sebagai posmodernis adalah "fenomena" atau sebuah kerangka "desconstruction theory", mereka bersepakat tentang bangkitnya-dalam arti diakuinya kembali local knowledge sebagai sebuah kebenaran-budaya lokal dalam percaturan dunia global. Bagi ahli politik, misalnya apa yang disinyalir oleh Fukuyama dengan klaimnya The End of History and the Last Man, globalisasi berarti adalah diterimanya sistem demokrasi liberal sebagai satu sistem yang laik dipakai. Bagi ahli ekonomi, wujudnya sistem moneter ala Keynesian telah membuktikan bahwa dunia perekonomian menganut satu sistem. Penggunaan alat telekomonukasi dan komputer dengan internetnya dapat juga membuktikan bahwa globalisasi telah mencapai pada satu kesepakatan bersama. Namun bagi ilmu sosial, utamanya mereka yang terlibat langsung dengan urusan budaya seperti antropologi, globalisasi mengimplikasikan makna yang lain. Terbukanya komunikasi dan ruang bagi dialog antarbudaya memungkinkan masing-masing budaya untuk mengungkapkan atau memberikan alternatif terhadap kebenaran. Ungkapan terkenal James Clifford tentang runtuhnya "mercu suar" untuk mengklaim suatu kenyataan dengan ukuran rasionalitas Barat, menunjukkan bangkitnya "pengetahuan lokal" di era posmodernisme. Artinya pertanyaan apakah globalisasi nanti akan juga menyatukan budaya dunia atau akan munculnya kembali budaya-budaya lokal dalam pertarungan dunia, menjadi sangat penting.
Bassam Tibbi mengungkapkan bahwa globalisasi memungkin manusia untuk melakukan dialog antarkebudayaan yang ada di dunia. Ia mengakui bahwa fenomena demokrasi adalah fenomena universal yang mau tidak mau mempengaruhi masyarakat lain yang tidak mempunyai tradisi demokrasi untuk mengadopsinya. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa budaya-budaya lokal harus menyerah dan digantikan total dengan demokrasi. Bassam Tibbi tidak menafikan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang nyata antara penafsiran demokrasi di Barat dan di wilayah lain sehingga muncul adanya Demokrasi Asia (Asian Democracy) atau Demokrasi Islam (Islamic Democracy). Tetapi perbedaan itu bukan berarti akan menimbulkan konflik seperti apa yang disinyalir oleh Samuel Huntington. Ia lebih optimis melihat perbedaan itu sebagai awal dari keharusan untuk mengadakan dialog antarbudaya untuk menelorkan yang ia sebut sebagai "international morality", suatu sistem nilai dunia yang dihasilkan dari gabungan nilai-nilai terbaik dari budaya-budaya yang ada.
Jika kembali pada persoalan kajian antropologi bagi kajian Islam, maka dapat dilihat relevansinya dengan melihat dari dua hal. Pertama, penjelasan antropologi sangat berguna untuk membantu mempelajari agama secara empirik, artinya kajian agama harus diarahkan pada pemahaman aspek-aspek social context yang melingkupi agama. Kajian agama secara empiris dapat diarahkan ke dalam dua aspek yaitu manusia dan budaya. Pada dasarnya agama diciptakan untuk membantu manusia untuk dapat memenuhi keinginan-keinginan kemanusiaannya, dan sekaligus mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Hal ini jelas menunjukkan bahwa persoalan agama yang harus diamati secara empiris adalah tentang manusia. Tanpa memahami manusia maka pemahaman tentang agama tidak akan menjadi sempurna.
Kemudian sebagai akibat dari pentingnya kajian manusia, maka mengkaji budaya dan masyarakat yang melingkupi kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Kebudayaan, sebagai system of meaning yang memberikan arti bagi kehidupan dan perilaku manusia, adalah aspek esensial manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami manusia. Mengutip Max Weber bahwa manusia adalah makhluk yang terjebak dalam jaring-jaring (web) kepentingan yang mereka buat sendiri, maka budaya adalah jaring-jaring itu. Geertz kemudian mengelaborasi pengertian kebudayaan sebagai pola makna (pattern of meaning) yang diwariskan secara historis dan tersimpan dalam simbol-simbol yang dengan itu manusia kemudian berkomunikasi, berperilaku dan memandang kehidupan. Oleh karena itu analisis tentang kebudayaan dan manusia dalam tradisi antropologi tidaklah berupaya menemukan hukum-hukum seperti di ilmu-ilmu alam, melainkan kajian interpretatif untuk mencari makna (meaning).
Dipandang dari makna kebudayaan yang demikian, maka agama sebagai sebuah sistem makna yang tersimpan dalam simbol-simbol suci sesungguhnya adalah pola makna yang diwarisi manusia sebagai ethos dan juga worldview-nya. Clifford Geertz mengartikan ethos sebagai "tone, karakter dan kualitas dari kehidupan manusia yang berarti juga aspek moral maupun estitika mereka." Bagi Geertz agama telah memberikan karakter yang khusus bagi manusia yang kemudian mempengaruhi tingkah laku kesehariannya. Di samping itu agama memberikan gambaran tentang realitas yang hendak dicapai oleh manusia. Berdasar pada pengertian ini agama sebagai ethos telah membentuk karakter yang khusus bagi manusia, yang kemudian dia bisa memenuhi gambaran realitas kehidupan (worldview) yang hendak dicapai oleh manusia.
Kajian antropologi juga memberikan fasilitas bagi kajian Islam untuk lebih melihat keragamaan pengaruh budaya dalam praktik Islam. Pemahaman realitas nyata dalam sebuah masyarakat akan menemukan suatu kajian Islam yang lebih empiris. Kajian agama dengan cross-culture akan memberikan gambaran yang variatif tentang hubungan agama dan budaya. Dengan pemahaman yang luas akan budaya-budaya yang ada memungkinkan kita untuk melakukan dialog dan barangkali tidak mustahil memunculkan satu gagasan moral dunia seperti apa yang disebut Tibbi sebagai "international morality" berdasarkan pada kekayaan budaya dunia.
Tradisi Antropologi dalam Kajian Agama: Kajian Empirik Relasi Agama dan Sosial
Walaupun sejak awal disadari bahwa kajian tentang agama akan mengalami kesulitan karena meneliti sesuatu yang menyangkut kepercayaan (beliefs) yang ukuran kebenarannya terletak pada keyakinan, tradisi antropologi untuk mengkaji agama, terutama abad ke 16 dan 17, berkembang dengan pesat. Evans-Pritchard, salah seorang pionir dalam tradisi antropologi sosial di Inggris, mengatakan bahwa dilema kajian tentang agama adalah bahwa pemahaman realitas agama tidak akan sepenuhnya dapat difahami kecuali oleh orang yang mengamalkan agama itu sendiri. Hal ini pernah ia rasakan, misalnya, ketika menulis tentang perjuangan para Sufi di Cyrenica Libia melawan penjajahan Italia, dimana ia merasa kesulitan untuk menjelaskan fenomena ketaatan pengikut Sufi kepada guru Sufi mereka. Tak dapat disangkal bahwa kemudian Evans-Pritchard dapat menggambarkan fenomena Sufi di Cyrenica dengan penuh empati.
Kesulitan mempelajari agama dengan pendekatan budaya, dengan mempelajari wacana, pemahaman dan tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan ajaran agama, dirasakan juga oleh mereka yang beragama. Kesulitan itu terjadi karena ketakutan untuk membicarakan masalah agama yang sakral dan bahkan mungkin tabu untuk dipelajari. Persoalan itu ditambah lagi dengan keyakinan bahwa agama adalah bukan hasil rekayasa intelektual manusia, tetapi berasal dari wahyu suci Tuhan. Sehingga realitas keagamaan diyakini sebagai sebuah "takdir sosial" yang tak perlu lagi dipahami.
Namun sesungguhnya harus disadari bahwa tidak dapat dielakkan agama tanpa pengaruh budaya-ulah pikir manusia-tidak akan dapat berkembang meluas ke seluruh manusia. Bukankah penyebaran agama sangat terkait dengan usaha manusia untuk menyebarkannya ke wilayah-wilayah lain. Dan bukankah pula usaha-usaha manusia, jika dalam Islam bisa dilihat peran para sahabat, menerjemahkan dan mengkonstruksi ajaran agama ke dalam suatu kerangka sistem yang dapat diikuti oleh manusia. Lahirnya ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu fikih dan ilmu usul fikih adalah hasil konstruksi intelektual manusia dalam menerjemahkan ajaran agama sesuai dengan kebutuhan manusia di dalam lingkungan sosial dan budayanya. Keberagaman sosial budaya yang ada di dunia ini mengakibatkan pada kompleksitas agama.
Sebagai fenomena universal yang kompleks, keberadaan agama dalam masyarakat telah mendorong lahirnya banyak kajian tentang agama. Kajian-kajian tentang agama berkembang bukannya karena agama ternyata tak dapat dipisahkan dari realitas sosial, tetapi ternyata realitas keagamaan berperan besar dalam perubahan sosial dan transformasi sosial. Socrates berapa ribu tahun yang lalu menyatakan bahwa fenomena agama adalah fenomena kemanusiaan. Pernyataan ini seringkali digunakan para apologis agama untuk menguatkan keyakinan mereka akan betapa mendasarnya posisi agama dalam nilai-nilai kemanusiaan. Namun perlu juga ditandaskan bahwa sikap mempertanyakan kembali makna agama dan relevansinya dengan kehidupan sosial juga fenomena universal yang ada dimana-mana. Kajian-kajian agama baik dalam masyarakat primitif sampai pada masyarakat yang modern menunjukkan bahwa keberadaan agama selalu mengandung dua sisi yang berbarengan, yaitu kecenderungan transendensi dan sekularisasi.
Secara garis besar kajian agama dalam antropologi dapat dikategorikan ke dalam empat kerangka teoritis; intellectualist, structuralist, functionalist dan symbolist. Tradisi kajian agama dalam antropologi diawali dengan mengkaji agama dari sudut pandang intelektualisme yang mencoba untuk melihat definisi agama dalam setiap masyarakat dan kemudian melihat perkembangan (religious development) dalam satu masyarakat. Termasuk dalam tradisi adalah misalnya E.B. Taylor yang berupaya untuk mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap adanya kekuatan supranatural. Walaupun definisi agama ini sangat minimalis, definis ini menunjukkan kecenderungan melakukan generalisasi realitas agama dari animisme sampai kepada agama monoteis. Makanya kecenderungan tradisi intelektualisme ini kemudian meneliti dari sudut perkembangan agama dari yang anismisme menuju monoteisme. Menurut Mircea Eliade perkembangan agama menujukkan adanya gejala seperti bandul jam yang selalu bergerak dari satu ujung ke ujung yang lain. Demikian juga agama berkembang dari kecenderungan anismisme menuju monoteisme dan akan kembali ke animisme. Tetapi, berdasar pada ajaran yang terdapat dalam kitab suci, Max Muller berpandangan bahwa agama bermula dari monotheisme kemudian berkembang menjadi agama-agama yang banyak itu.
Ketiga teori, strukturalis, fungsionalis dan simbolis, sesungguhnya lahir dari Emile Durkheim. Buku Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, telah mengilhami banyak orang dalam melihat agama. Lewat buku itu Durkheim ingin melihat agama dari bentuknya yang paling sederhana yang diimani oleh suku Aborigin di Asutralia sampai ke agama yang well-structured dan well-organised seperti yang dicerminkan dalam agama monoteis. Durkheim menemukan bahwa aspek terpenting dalam pengertian agama adalah adanya distingsi antara yang sacred dan yang profan. Namun demikian ia tak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa yang sacred itu selalu bersifat spiritual. Dalam agama sederhana suku Aborigin Australia ditemukan bahwa penyembahan kepada yang sacred ternyata diberikan kepada hal-hal yang profan semisal Kanguru.
Di samping kritik terhadap pendekatan intelektualis itu, Durkheim juga mengungkapkan bahwa masyarakat dikonseptualisasikan sebagai sebuah totalitas yang diikat oleh hubungan sosial. Dalam pengertian ini maka society (masyarakat) bagi Durkheim adalah "struktur dari ikatan sosial yang dikuatkan dengan konsensus moral." Pandangan ini yang mengilhami para antropolog untuk menggunakan pendekatan struktural dalam memahami agama dalam masyarakat. Claude Levi-Strauss adalah satu murid Durkheim yang terus mengembangkan pendekatan strukturalisme, utamanya untuk mencari jawaban hubungan antara individu dan masyarakat. Bagi Levi-Strauss agama baik dalam bentuk mitos, magic adalah model bagi kerangka bertindak bagi individu dalam masyarakat. Jadi pandangan sosial Durkheim dikembangkan oleh Levi-Strauss kepada tidak saja secara hubungan sosial tetapi juga dalam ideologi dan pikiran sebagai struktur sosial.
Sementara itu pandangan Durkheim tentang fungsi dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam tradisi antropologi sosial di Inggris. Pandangan Durkheim yang mengasumsikan bahwa masyarakat selalu dalam keadaan equilibrium dan saling terikat satu dengan yang lain, telah mendorong para antropolog untuk melihat fungsi agama dalam masyarakat yang seimbang tersebut. Fungsi psikologi agama, sebagai penguat dari ikatan moral masyarakat dan fungsi sosial agama sebagai penguat solidaritas manusia menjadi dasar dari perkembangan teori fungsionalisme. Branislaw Malinowski mengatakan bahwa fungsi agama dalam masyarakat adalah memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan common sense-rasionalitas dan kemampuan menggunakan teknologi. Dalam setiap kali menyelesaikan persoalan-persoalannya, manusia menggunakan kemampuan rasionalitas dan penciptaan teknologi. Ketika sebuah masyarakat traditional Suku Trobiand di daerah pesisir Papua Nugini menemukan bahwa ladangnya telah dirusak oleh babi hutan, maka dengan kemampuan rasionalitas dan penguasaan teknologinya masyarakat suku Trobiand membuat pagar agar babi tak dapat lagi masuk ke ladangnya. Namun ketika hendak berburu ikan di lautan, dimana gelombang lautan dan cuaca yang tidak dapat mereka kontrol dengan kemampuan rasionalitas dan teknologi, mereka menggunakan agama sebagai pemecahnya. Maka sebelum mereka berlayar, mereka melakukan ritual dengan sesaji sebagai sarana komunikasi dengan kekuatan spiritual untuk menyelesaikan masalah yang unpredictable.
Teori simbolisme yang menjadi teori dominan pada dekade 70-an sebenarnya juga mengambil akarnya dari Durkheim, walaupun tidak secara eksplisit Durkheim membangun teori simbolisme. Pandangan Durkheim mengenai makna dan fungsi ritual dalam masyarakat sebagai suatu aktifitas untuk mengembalikan kesatuan masyarakat mengilhami para antropolog untuk menerapkan pandangan ritual sebagai simbol. Salah satu yang menggunakan teori tersebut adalah Victor Turner ketika ia melakukan kajian ritual (upacara keagamaan) di masyarakat Ndembu di Afrika. Turner melihat bahwa ritual adalah simbol yang dipakai oleh masyarakat Ndembu untuk menyampaikan konsep kebersamaan. Ritual bagi masyarakat Ndembu adalah tempat mentransendensikan konflik keseharian kepada nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu, ritual, utama cult ritual (ritual yang berhubungan dengan masalah-masalah ketidakberuntungan-misfortune) mengandung empat fungsi sosial yang penting. Pertama, ritual sebagai media untuk mengurangi permusuhan (reduce hostility) di antara warga masyarakat yang disebabkan adanya kecurigaan-kecurigaan niat jahat seseorang kepada yang lain. Kedua, ritual digunakan untuk menutup jurang perbedaan yang disebabkan friksi di dalam masyarakat. Ketiga, ritual sebagai sarana untuk memantapkan kembali hubungan yang akrab. Keempat, ritual sebagai medium untuk menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat. Jadi Turner melihat ritual tidak hanya sebagai kewajiban (prescribed) saja, melainkan sebagai simbol dari apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.
Di samping tradisi intelektual dan tiga tradisi-strukturalis, fungsionalis dan simbolis-yang berakar dari tradisi Durkheim, ada tradisi dalam kajian agama yang berkembang dari pandangan-pandangan Weber. Tidak seperti halnya tradisi-tradisi intelektualis dan tradisi Durkheimian, Weber lebih tertarik untuk melihat hubungan antara doktrin agama dan aktifitas duniawi manusia, seperti misalnya ekonomi dan politik. Oleh karena itu Weber tidak tertarik untuk mendiskusikan definisi atau argumentasi rasionalitas keberadaan agama. Dalam kajian tentang hubungan antara etika Protestan, khususnya sekte Calvinisme, dan perkembangan kapitalisme modern, menunjukkan minat Weber untuk mendiskusikan hubungan antara religious ethic dan kapitalisme. Ajaran etika tentang bekerja keras yang selalu muncul dalam tulisan-tulisan pendeta sekte Calvinisme dan yang juga menjadi tema-tema yang diulang-ulang dalam ceramah keagamaan sekte ini, adalah sesuai dengan karakter buruh modern.
Tradisi yang dikembangkan oleh Weber ini banyak diikuti oleh ilmuwan sosial utamanya di Amerika. Kajian yang dilakukan oleh Robert N. Bellah tentang Tokugawa Religion yang mencoba melihat hubungan etika agama dengan restorasi Meiji, dan juga kajian yang dilakukan oleh Geertz tentang pasar di Jawa dan priyayi Bali memakai pendekatan yang dipakai oleh Weber. Kajian-kajian yang demikian ini tidak lagi mempersoalkan benar dan salahnya suatu agama, tetapi melihat sejauhmana agama-aspek idealisme-mempengaruhi perilaku sosial manusia.
Akibat yang nyata dari pendekatan kajian di atas menempatkan agama pada realitas empiris yang dapat dilihat dan diteliti. Dalam pandangan ilmu sosial, pertanyaan keabsahan suatu agama tidak terletak pada argumentasi-argumentasi teologisnya, melainkan terletak pada bagaimana agama dapat berperan dalam kehidupan sosial manusia. Di sini agama diposisikan dalam kerangka sosial empiris, sebagaimana realitas sosial lainnya, sebab dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, tentu hal-hal yang empirislah, walaupun hal yang ghaib juga menjadi hal penting, yang menjadi perhatian kajian sosial.
Jika agama diperuntukkan untuk kepentingan manusia, maka sesungguhnya persoalan-persoalan manusia adalah juga merupakan persoalan agama. Dalam Islam manusia digambarkan sebagai khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Secara antropologis ungkapan ini berarti bahwa sesungguhnya realitas manusia adalah realitas ketuhanan. Tanpa memahami realitas manusia-termasuk di dalamnya adalah realitas sosial budayanya-pemahaman terhadap ketuhanan tidak akan sempurna, karena separuh dari realitas ketuhanan tidak dimengerti. Di sini terlihat betapa kajian tentang manusia, yang itu menjadi pusat perhatian antropologi, menjadi sangat penting.
Pentingnya mempelajari realitas manusia ini juga terlihat dari pesan Al-Qur'an ketika membicarakan konsep-konsep keagamaan. Al-Qur'an seringkali menggunakan "orang" untuk menjelaskan konsep kesalehan. Misalnya, untuk menjelaskan tentang konsep takwa, Al-Qur'an menunjuk pada konsep "muttaqien", untuk menjelaskan konsep sabar, Al-Qur'an menggunakan kata "orang sabar" dan seterusnya. Kalau kita merujuk pada pesan Qur'an yang demikian itu sesungguhnya, konsep-konsep keagamaan itu termanifestasikan dalam perilaku manusia. Oleh karena itu pemahaman konsep agama terletak pada pemahaman realitas kemanusiaan.
Dengan demikian realitas manusia sesungguhnya adalah realitas empiris dari ketuhanan. Dan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia adalah cerminan dari permasalahan ketuhanan. Maka mempelajari realitas manusia, dengan segala aspeknya, adalah mempelajari Tuhan-baca agama-dalam realitas empiris. Kenyataan bahwa realitas manusia-yang tercermin dalam bermacam-macam budaya-beragam, maka diperlukan kajian cross culture untuk melihat realitas universal agama. Marshal Hodgson menggambarkan bahwa bermacam-macamnya manifestasi agama dalam kebudayaan tertentu-little tradition-sesungguhnya adalah mosaik dari realitas universal agama-great tradition.
Kajian Islam di Asia Tenggara: Kajian Agama dalam Perspektif Cross-Culture
Satu hal yang perlu disesali adalah pengenalan Muslim Indonesia terhadap kenyataan sosial dari masyarakat Muslim di dunia sangat kurang. Kalaupun kita mengaku kenal dengan Muslim di wiliyah lain, pengetahuan mereka baru terbatas pada kenyataan bahwa mereka adalah sesama Muslim. Tetapi jika ditanyakan tentang keadaan sosial dan budaya mereka, nampaknya tidaklah banyak yang mereka ketahui. Hal ini dikarenakan kajian keislaman di Indonesia kurang memperhatikan masalah sosial budaya di negara-negara Muslim. Misalnya saja bagaimana keadaan Islam di Iran dan bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya Persia, kurang sekali dipelajari. Padahal informasi mengenai keadaan sosial budaya wilayah Muslim di dunia cukup banyak. Buku-buku yang ditulis oleh antropolog tentang mereka cukup banyak.
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kajian agama dengan menggunakan perspektif cross culture dibutuhkan untuk lebih memahami realitas agama yang lebih luas. Kajian agama dalam perspektif lintas budaya sangat berguna untuk melihat realitas empiris agama dalam wilayah yang luas. Pemahaman tentang realitas yang berbeda akhirnya akan menumbuhkan sikap menghargai terhadap perbedaan dalam melaksanakan agama. Lebih dari itu kajian lintas budaya juga akan memberikan informasi tentang betapa realitas agama tidak bisa steril dari pengaruh budaya. Sebagai contoh kajian lintas budaya di sini akan di bahas Islam di Asia Tenggara.
Sebagai wilayah kajian maupun sebagai salah satu area kajian, Islam di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya pada awalnya tidak menarik perhatian. Meskipun demikian, dalam perkembanngannya, dengan memakai ukuran apapun Islam di Asia Tenggara merupakan suatu komunitas Muslim penting. Tidak saja karena jumlah penduduk Muslim yang hampir separuh dari penduduk dunia Islam-dengan Indonesia yang mencapai 80 % dari 200 juta-- tetapi juga karena perkembangan Islam di Asia Tenggara termasuk paling mengesankan. Jika pada dekade 1980-an dan sebelumnya, Islam di Asia Tenggara tidak dilirik sama sekali-misalnya diungkapkapkan oleh Denys Lombard-ataupun dianggap sebagai suatu komunitas Islam marginal-John L. Esposito-ataupun dianggap sebagai bukan Islam sebenarnya karena ciri sinkretik yang begitu menonjol, sekarang Islam di Asia Tenggara menjadi perhatian yang khusus.
Ada beberapa alasan mengapa Islam di Asia Tenggara mendapat perhatian. Pertama, perkembangan Islam di Asia Tenggara mengesankan terutama jika dikaitkan dengan wacana global dunia. Dalam menyikapi perubahan dunia akibat globalisasi, Islam di Asia Tenggara bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling maju, selain tentu saja Pakistan dengan ahli-ahlinya yang berpengaruh di Amerika. Pergumulan intelektual Muslim Asia Tenggara dengan ide-ide gender, demokrasi, civil society ataupun human rights menempatkan Islam Asia Tenggara sebagai pelopor, atau paling tidak yang paling inten mengikuti perkembangan ide-ide global tersebut.
Kedua, corak pendidikan para intelektual Muslim di Asia Tenggara yang lebih menerima ide-ide ilmu sosial yang berkembang di Barat, seperti misalnya Nurcholish Madjid, Kuntowijoyo, Anwar Ibrahim, Chandra Muzaffar dan lain sebagainya, dalam menerjemahkan maupun mengartikulasikan nilai-nilai normatif Islam, menjadikan perkembangan Islam di Asia Tenggara tidak teralineasi dari perkembangan global. Tidak mengherankan jika kajian-kajian Islam di wilayah Asia Tenggara tersebut diwarnai semangat penerjemahan Islam ke dalam konteks yang empiris. Semaraknya kajian-kajian sosial budaya di kalangan Muslim Asia Tenggara, utamanya di Indonesia, telah mengangkat harkat, atau setidaknya, membawa orang Muslim ikut aktif terlibat dalam perdebatan intelektual masa kini.
Ketiga, Islam Asia Tenggara memberikan gambaran real terhadap apa yang disebut sebagai Islam lokal, yang mencerminkan suatu pertemuan budaya, sosial dan intelektual antara budaya lokal dan Islam. Beragamnya suku bangsa dan etnis di Asia Tenggara, memberikan suatu gambaran nyata bagaimana Islam dapat survive sekaligus membentuk suatu komunitas religious. Memang keunikan Islam di Asia Tenggara memberikan citra yang kurang jika dibandingkan dengan Islam yang ada di masyarakat Arab. Anthony Reid misalnya mengatakan bahwa posisi Islam di Asia Tenggara yang lebih menonjol warna lokalnya-bahkan hingga lingua franca bagi komunikasi Islam di Asia Tenggara tidak menggunakan bahasa Arab melainkan Jawi Melayu-membuat Islam Asia Tenggara termarjinalkan dari wacana Islam secara menyeluruh.
Namun dengan semakin menguatnya konsep-konsep posmodernisme yang memberikan peranan besar terhadap local knowledge membuat Islam di Asia Tenggara menjadi perbincangan yang hangat. Di samping itu tentu tanggapan intelektual Muslim Asia Tenggara yang toleran menerima bahkan tidak jarang yang menjadi pembela ilmu-ilmu sosial Barat menempatkan Islam di Asia Tenggara sebagai pusat pertemuan antara Islam, budaya lokal dan katakanlah modernisme. Oleh karena itu kajian yang mendalam tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, yang menjadi mayoritas utama komunitas Muslim di Asia Tenggara, menjadi sangat penting.
Ada beberapa pilihan kajian yang dapat dikembangkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islam di Asia Tenggara. Pertama, kajian tentang pertemuan budaya lokal dan Islam yang telah sekian lama berproses. Anthony Reid dan juga Kuntowijoyo menyebutkan bahwa tidak berlebihan jika keberadaan Islam di Asia Tenggara telah menjadi wacana agama rakyat (popular religion). Konversi agama ke Islam sering disebut, terutama di daerah suku Melayu sebagai "menjadi Melayu." Kedua, beragamnya corak suku etnis dan bahasa yang ada di Asia Tenggara dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengetahui corak lokal, atau sebutnya saja lahirnya Islam lokal di Asia Tenggara. Dale F. Eickelman, seorang antropolog yang meneliti secara serius terhadap pembentukan Islam lokal di Maroko, dan kemudian dia menulis suatu buku yang bagus tentang Muslim politik di berbagai wilayah sosial, mengatakan bahwa perkembangan Islam dalam suatu wilayah itu dipengaruhi oleh dua kondisi sosial; historical experience dan gerational location (yang kedua ini dia pinjam dari Karl Manheim). Seperti halnya Michel Faucault yang melihat bahwa wujud suatu wacana tidak dapat dipisahkan dari suatu kondisi sejarah lingkungannya, Eickelman menyatakan hal yang sama. Namun ia menambahkan perlunya memahami suatu realitas sosial dari sudut experience (pengalaman) dimana orang tersebut merasa, memahami dan mengamalkan suatu agama. Jadi memahami suatu lokal Islam di suatu tempat harus mempertimbangkan sejarah maupun pengalaman subjek yang mengalaminya. Sementara itu corak berpikir serta pengalaman sosial juga sangat dipengaruhi oleh suatu generasi dimana ia hidup. Eickelman mencotohkan bahwa ketika orang Maroko dikuasai oleh wacana Sufi (dalam istilah lokal mereka dinamakan Marabout), seluruh perilaku keagamaan di Maroko dipengaruhi oleh wacana Sufi. Keberadaan Islam lokal di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut.
Ketiga, sebagaimana Marshal Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam yang begitu banyak dikutip, utamanya kritik tajam dia terhadap Clifford Geertz, mengusulkan suatu kajian Islam lintas wilayah dan budaya. Artinya bahwa keberadaan Islam yang menyebar dari Maroko sampai ke Mindanao adalah sebuah tantangan bagi para pemerhati tentang Islam untuk menjelaskan fenomena tersebut. Tidak saja dari sudut penyebarannya, melainkan dari sudut wujud lokal Islam yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap daerah. Misalnya ia mengatakan bahwa Islam di Spanyol telah mewariskan suatu etika religious yang kental dalam proses pemunculan karya seni, sementara di Persia Islam telah mengilhami lahirnya puisi-puisi indah tentang cinta ketuhanan. Hodgson berkeyakinan bahwa dari terbentangnya Islam itu tersembunyi suatu benang merah yang menyatukan Islam.
Kajian tentang agama dan budaya di Indonesia tentunya dapat mengembangkan konsep-konsep di atas. Sebab bukan saja Islam di Indonesia menawarkan suatu kekayaan realitas keagamaan, tetapi lebih dari itu Islam di Indonesia dapat dijadikan model dalam menghadapi dua hal. Pertama, model untuk menjembatani antara budaya lokal dan Islam, mengingat Indonesia terdiri dari beberapa etnis budaya. Perbedaan-perbedaan manifestasi Islam di setiap wilayah akan memberikan model bagi penjelajahan teori. Kedua, Islam lokal di Indonesia mungkin bisa dijadikan model untuk melihat hubungan antara Islam dan dunia modern. Situasi pluralitas budaya Indonesia yang Islam dapat dijadikan suatu model bagaimana negara Islam menerima ide-ide global. Misalnya saja pengalaman Indonesia dalam berdemokrasi akan sangat berarti bagi dunia Muslim lainnya.
Berikut ini, walaupun tidak baru, saya akan mencoba menawarkan beberapa alternatif model riset yang pernah ditawarkan untuk meneliti Islam, utamanya dalam hubungannya dengan budaya.
Islam popular dan Islam formal
Konsep Islam popular dan Islam formal diadopsi dari konsep popular religion and official religion yang berkembang di agama-agama yang mempunyai sistem kependetaan yang berjenjang serta mempunyai "office" (kekuasaan) untuk menentukan kebenaran suatu pengamalan agama. Konsep seperti ini dapat dilihat dalam sejarah kuno agama Kristen yang mempunyai sistem eklestial pendeta, di mana pendeta mempunyai kuasa untuk menghakimi kebenaran suatu pengalaman agama. Praktik agama yang sesuai dengan keputusan dewan kependetaan inilah yang dianggap sebagai suara resmi, "offical," gereja tentang praktik agama yang benar. Tanpa persetujuan dari dewan gereja, maka suatu pengalaman keagamaan dianggap tidak sah. Pengamalan keagamaan yang masuk dalam kategori kedua ini adalah praktik-praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal, atau bahkan pengamalan dari tradisi-tradisi keagamaan lokal sebelum datangnya Kristen. Karena kebanyakan dari kalangan awam yang melakukan kegiatan keagaman model kedua ini maka julukan popular religion dipakai.
Walaupun dalam batasan tertentu Islam mungkin juga mengenal suatu lembaga yang dapat mengklaim kebenaran suatu pengamalan agama, sifat dari keputusan lembaga itu tidak dapat mengikat semua Muslim. Hal ini jelas berbeda dengan tradisi Kristen. Dan jika yang dipakai ukuran popular Islam adalah praktik keagamaan yang telah bercampur dengan tradisi lokal, dalam Islam tentu sulit untuk menemukan suatu pengamalan keagamaan yang tidak dipengaruhi oleh tradisi lokal. Karena bervariasinya, maka tidak ada suatu paradigma tunggal yang dapat dipakai untuk menghakimi mana yang official dan popular.
Meskipun demikian, dengan mengesampingkan perbedaan itu, beberapa ahli memakai kerangka ini untuk meneliti tentang Islam. Gambaran umum yang ditemui kemudian adalah bahwa popular Islam itu berwujud praktik tasawuf yang memang banyak dipraktikkan oleh masyarakat bawah atau masyarakat kebanyakan. Misalnya saja Michael Gilsenan meneliti Sufi di Mesir dan di Yaman, Eickelman di Maroko, Evans-Pritchard di Libia, Trimingham di Afrika Timur dan yang lain-lainnya.
Disamping itu, Jaques Waardenburg juga memakai konsep popular Islam untuk meneliti dua hal. Pertama, Waardenburg memakai konsep popular Islam untuk merujuk pada praktik-praktik keagamaan yang bersifat lokal seperti ritual untuk memperingati kelahiran Nabi, ritual untuk menghormati kehidupan Sufi dan tradisi-tradisi keagamaan yang merakyat. Kedua, gerakan-gerakan keagamaan semacam ratu adil, milleniarisme, kuktus-kultus Sufi dan tokoh agama tertentu.
Contoh yang baik tentang kajian popular dan official ini mungkin Ernest Gellner dalam bukunya Saint of The Atlas dan teory pendulum swing-nya. Gellner dalam kajiannya menunjukkan bahwa dua kategori tersebut dapat diartikan sebagai perwujudan dari dua tradisi, little tradition and great tradition, istilah yang dikembangkan oleh Robert Redfield. Popular Islam adalah cerminan dari wujudnya little tradition dalam Islam yang dalam bentuknya terlihat jelas dalam praktik Sufi atau pengamalan keagamaan yang berpusat pada tokoh-tokoh kharismatik. Sementara offical Islam tercermin dalam kehidupan para intelektual Islam yang cenderung berfikir formal dan legalistik yang dikategorikan oleh Gellner sebagai Muslim yang lebih berorientasi pada syari'ah. Bagi Gellner dua kecenderungan ini dalam elit agama direpresentasikan oleh Sufi, sebagai elit popular Islam, dan ulama, sebagai representasi kecenderungan formal agama. Dua kelompok beragama ini selalu berebut kekuasaan dan berusaha untuk menjadi pemimimpin umat.
Sebagai kelanjutan dari proses konflik tersebut, Gellner memetakan mereka ke dalam dua kubu: Sufi, di satu sisi, merupakan kubu agama yang lebih mementingkan social cohesion sebagai inti kekuatannya yang berbasis di desa (rural), dan ulama, di sisi lain, yang dominan di kota (urban) dan cenderung lebih profesional dan rasional namun lemah ikatan sosialnya. Dalam pertarungan politik agama dua kekuatan yang berbeda basis ini selalu saling bergantian, seperti bandul jam (pendulum) yang akan bergoyang kembali ke sisi lain setelah ia sampai pada sisi yang satunya. Untuk menjelaskan hal ini Gellner meminjam teori Ibn Khaldun yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya pusat peradaban Islam itu berpusat di kota (madinatul munawarah). Namun kekuasaan kota itu akan dapat terbentuk dari kekuatan massa yang mempunyai social cohesion yang kuat. Menurut Ibn Khaldun kekuatan massa Islam desa yang didukung oleh social cohesion akan dapat mengantarkannya ke peta kekuasaan kota. Tetapi, kata Ibn Khaldun lagi, setelah kekuatan massa rural itu sampai ke pusat kekuasaan, ia akan mengalami fragmentasi sosial sebagai suatu gejala umum perkotaan. Sehingga ia akan dikalahkan lagi oleh kekuatan dari rural area yang mempunyai social cohesion lebih besar.
Analisis Gellner dan Ibn Khaldun ini bisa mendukung kajian-kajian kelembagaan agama Islam maupun karakteristiknya baik yang di kota maupun di desa untuk memprediksi kelanjutan proses perjalanan sejarah Islam. Analisis yang demikian ini juga dapat digunakan untuk melihat organisasi-organisasi Islam di Indonesia dalam kaitan percaturan politik umat. Misalnya apakah naiknya Nahdlatul Ulama (NU) sekarang ini ke panggung kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu hasil dari kekuatan massa yang mempunyai social cohesion yang kuat menggantikan massa modernis di kota yang telah dilanda fragmentasi yang akut. Dengan pendekatan analisis budaya, tipe-tipe organisasi keagamaan tersebut dapat ditelusuri secara mendalam.
Agama Sebagai Sistem Budaya
Geertz adalah orang pertama yang mengungkapkan pandangan tentang agama sebagai sebuah system budaya. Karya Geertz, "Religion as a Cultural System," dianggap sebagai tulisan klasik tentang agama. Pandangan Geertz, saat itu ketika teori-teori tentang kajian agama mandeg pada teori-teori besar Mark, Weber dan Durkheim yang berkutat pada teori fungsionalisme dan struktural fungsionalisme, memberikan arah baru bagi kajian agama. Geertz mengungkapkan bahwa agama harus dilihat sebagai suatu system yang mampu mengubah suatu tatanan masyarakat. Tidak seperti pendahulunya yang menganggap agama sebagai bagian kecil dari system budaya, Geertz berkayinan bahwa agama adalah system budaya sendiri yang dapat membentuk karakter masyarakat. Walaupun Geertz mengakui bahwa ide yang demikian tidaklah baru, tetapi agaknya sedikit orang yang berusaha untuk membahasnya lebih mendalam. Oleh karena itu Geertz mendefinisikan agama sebagai:
"A system of symbols which acts to establish powerful, pervasive and long-lasting moods and motivations of a general order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic."
Dengan pandangan seperti ini, Geertz dapat dikategorikan ke dalam kelompok kajian semiotic tradition warisan dari Ferdinand de Saussure yang pertama mengungkapkan tentang makna simbol dalam tradisi linguistik. Geertz mengartikan simbol sebagai suatu kendaraan (vehicle) untuk menyampaikan suatu konsepsi tertentu. Jadi bagi Geertz norma atau nilai keagamaan harusnya diinterpretasikan sebagai sebuah simbol yang menyimpan konsepsi tertentu. Simbol keagamaan tersebut mempunyai dua corak yang berbeda; pada satu sisi ia merupakan modes for reality dan di sisi yang lainnya ia merupakan modes of reality. Yang pertama menunjukkan suatu existensi agama sebagai suatu sistem yang dapat membentuk masyarakat ke dalam cosmic order tertentu, sementara itu sisi modes of reality merupakan pengakuan Geertz akan sisi agama yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan perilaku manusia.
Geertz menerapkan pandangan-pandangannya untuk meneliti tentang agama dalam satu masyarakat. Karya Geertz yang tertuang dalam The Religion of Java maupun Islam Observed merupakan dua buku yang bercerita bagaimana agama dikaji dalam masyarakat. Buku The Religion of Java memperlihatkan hubungan agama dengan ekonomi dan politik suatu daerah. Juga bagaimana agama menjadi ideologi kelompok yang kemudian menimbulkan konflik maupun integrasi dalam suatu masyarakat. Sementara itu Islam Observed ingin melihat perwujudan agama dalam masyarakat yang berbeda untuk memperlihatkan kemampuan agama dalam mewujudkan masyarakat maupun sebagai perwujudan dari interaksi dengan budaya lokal.
Penutup dan Agenda Kajian Antropologi dalam Islam
Sekarang ini ada kecenderungan untuk melihat Islam secara menyeluruh dengan menonjolkan ciri-ciri Islam lokal. Kajin semacam Marshal Hodgson yang mencoba menggabungkan perjalan pergumulan Islam dengan budaya maupun peradaban lokal menunjukkan suatu hasil yang memuaskan. Buku The Venture of Islam, tidak saja menghasilkan sebuah peta besar keberagaman Islam, tetapi juga merupakan tantangan tersendiri bagi pengamat Islam untuk menerjemahkan makna keberagaman itu. Di lain pihak, buku itu menyisakan banyak homework untuk kita semua bagaimana mengembangkan pemahaman dan kajian Islam di tingkat lokal untuk melihat keragaman dan kekayaan Islam lokal.
Ira M. Lapidus juga menekankan dalam karya-karyanya untuk melihat keberagaman itu. Ia membagi periode Islam ke dalam beberapa periode yang ia sebut sebagai periode perkembangan paradigma melihat Islam. Ia mengakui bahwa kenyataan pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai lapis budaya mencerminkan suatu curiosity (penasaran) untuk meneliti lebih lanjut. Yang jelas, kata Lapidus, di balik semua keberagaman itu Islam di daerah-daerah Muslim berfungsi sebagai pemersatu budaya. Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menjelaskan suatu rangkain knowledge yang utuh akan adanya Islam lokal itu.
Bagi V.S. Naipaul ia seakan terpesona menyaksikan pengikut-pengikut Islam menerjemahkan Islam ke dalam visi-visi kedaerahan. Bukunya, Among the Believers menujukkan suatu perjalanan untuk menyaksikan keberagaman Islam. Ia tidak saja penting sebagai sebuah potret sosial, tetapi ia juga penting sebagai awal pijakan untuk melihat ke masa depan Islam.
Agaknya kajian-kajian tentang agama dan budaya dapat kita arahkan dalam berbagai kerangka. Pertama dapat kita terapkan dalam upaya mencari konsep-konsep lokal tentang bagaimana agama dan budaya berinteraksi. Kedua, kajian tersebut dapat dipusatkan untuk mempetakan Islam lokal dalam sebuah peta besar Islam universal. Ketiga, local discourse atau local konwledge yang tumbuh dari pergumulan agama dan budaya dapat dijadikan sebagai tambahan wacana baru globalisasi. Kajian tentang local Islam dapat dijadikan sebagai pengkayaan wacana manusia.
Uraian di atas memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemahaman agama tidak akan lengkap tanpa memahami realitas manusia yang tercermin dalam budayanya. Posisi penting manusia dalam Islam-seperti digambarkan dalam proses penciptaannya yang ruhnya merupakan tiupan dari ruh Tuhan-memberikan indikasi bahwa manusia menempati posisi penting dalam mengetahui tentang Tuhan. Dengan demikian pemahaman agama secara keseluruhan tidak akan tercapai tanpa memahami separuh dari agama yaitu manusia. Barangkali tidak berlebihan untuk menyebut bahwa realitas manusia sesungguhnya adalah realitas ketuhanan yang empiris. Di sinilah letak pentingnya kajian antropologi dalam mengkaji Islam. Sebagai ilmu yang mengkhususkan diri mempelajari manusia-yang merupakan realitas empiris agama-maka antropologi juga merupakan separuh dari ilmu agama itu sendiri.***
Di akses pada tanggal 22-10-2011 by alan pukul 8.13 WIB