MODEL INTERAKSI SOSIAL ANTARUMAT AGAMA Studi Kasus Umat Beragama di Pulau Enggano Ringkasan Laporan Hasil Penelitian “Model Interaksi Sosial Antarumat Beragama; Studi Kasus Umat Beragama di Pulau Enggano” oleh Drs. Zulkarnain S., M. Ag. (Ketua Tim Peneliti), Drs. H. Sirajuddin M., M. Ag., Dr. Rohimin, M. Ag. Semuanya adalah Staf Pengajar STAIN Bengkulu. Ditulis kembali oleh Masykur Afuy. Penelitian ini dibiayai oleh Departemen Agama dalam rangka Penelitian Kompetitif yang diselenggarakan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Depag RI Tahun 2002. PENDAHULUAN Secara normatif-doktriner, setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta-kasih dan kerukunan. Akan tetapi, dalam kenyataan sosiologis, agama justru sering memperlihatkan wajah konflik yang tak kujung reda, ketegangan dan kerusuhan. Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sambas, Aceh, Kupang, Ambon dan beberapa daerah lainnya, yang mengakibatkan kerugian yang besar baik berupa material maupun nyawa, moral dan immaterial yang dipicu oleh komunitas antarumat beragama. Realitas di atas memang tidak mencerminkan kehidupan keberagamaan secara keseluruhan. Kehidupan beragama di pulau Enggano misalnya. Meskipun kondisi masyarakatnya tergolong masyarakat terasing, terisolir atau terpencil di antara daerah di Indonesia. Pulau Enggano adalah salah satu daerah yang terletak paling selatan di antara pulau-pulau yang berada di sebelah Barat pulau Sumatera, yang berjarak 90 mil dari ibukota propinsi Bengkulu. Pulau Enggano secara administratif memiliki enam desa, yaitu desa Apoho, Meok, Banjarsari, Malakoni, Kaana dan Kahyanu. [1] Kehidupan masyarakat pulau Enggano berpedoman kepada sistem nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya, seperti kelompok-kelompok suku bangsa, sistem perkawinan adat, sistem kepemimpinan tradisional, pola pemukiman tradisional dan sistem kemasyarakatan. Dewasa ini sistem-sistem tersebut masih terpelihara, dipertahankan dan dijadikan landasan sosial bagi kehidupan antarumat beragama. Di pulau Enggano terdapat lima kelompok suku bangsa asli antara lain: Suku bangsa Kauno, Kaahoao, Kaarubi, Kaharuba dan Kaitora. Kekerabatan suku bangsa masyarakat pulau Enggano dipertimbangkan melalui keturunan ibu (matrilineal). Untuk membedakan penduduk suku asli dengan penduduk pendatang, suku pendatang sering disebut dengan suku bangsa Kamaik. Masing-masing kelompok suku bangsa dikepalai oleh kepala suku (eka’u). Koordinator ekap’u ditunjuk oleh Paabuki. [2] Kehidupan keagamaan masyarakat suku-suku bangsa Enggano, terdiri dari: Agama Islam dan agama Kristen-Protestan, yang memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Kedua agama yang besar ini hidup berdampingan secara damai dengan jiwa gotong-royong dan baik. Sebagai contoh, pada tahun 1938 masjid pertama kali dibangun di desa Malakoni dengan nama masjid Jami’. Pembangunan masjid Jami’ ini dikerjakan bersama-sama secara gotong-royong oleh penduduk Enggano, baik umat Islam maupun Kristen-Protestan. Yang menjadi landasan sosial antarumat beragama adalah norma-norma hukum adat. [3] Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila penelitian tentang model landasan sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolir ini sangat urgen untuk dilakukan. Pada umumnya masyarakat pulau Enggano yang beragama Islam dan Kristen-Protestan masih berpedoman kepada nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, hal ini dapat direkayasa secara sosial budaya dengan cara merumuskan dan menemukan model landasan sosial pada norma-norma hukum adat pada lokasi dan wilayah yang terpencil dan terisolir, sehingga apabila terjadi sengketa antarumat yang beragama atau antarsuku bangsa dapat diselesaikan melalui pranata perdamaian adat dan tidak perlu lagi penyelesaian sengketa sampai pada Pengadilan Negeri Arga Makmur di ibukota kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan dasar pemikiran di atas, peneliti memfokuskan pada tiga permasalahan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: 1] Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi landasan interaksi sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolasi di pulau Enggano? 2] Bagaimana menggali dan menemukan landasan interaksi sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolasi di pulau Enggano? 3] Bagaimanakah merumuskan dan menemukan model landasan interaksi sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolasi di pulau Enggano? Penelitian ini diarahkan dalam tiga tujuan, yaitu: 1] Mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi landasan interaksi sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolasi di pulau Enggano. 2] Menggali dan menemukan landasan interaksi sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolasi di pulau Enggano. 3] Merumuskan dan menemukan model landasan interaksi sosial antarumat beragama dalam memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat miskin pada daerah terpencil dan terisolasi di pulau Enggano .Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (library research). Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan metode pengamatan terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam (indepth interview). Di samping itu, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk menggumpulkan data di perpustakaan. Selanjutnya, peneliti menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan dan memberi makna pada permasalahan yang muncul. [4] Latar Belakang Interaksi Sosial Antarumat Beragama Interaksi sosial antarumat beragama di pulau Enggano dilatarbelakangi oleh lima faktor, sebagai berikut: 1. Sistem pekerabatan Sistem kekerabatan di dalam suku bangsa Enggano adalah hubungan saudara antara individu baik dalam satu kaudara, ma’aoa maupun desa yang diikat dengan kesadaran akan nenek moyang yang sama, keturunan dan perkawinan. Karena itu, orang Enggano memiliki kebiasan untuk mengatakan bahwa orang-orang yang berada di pulau ini adalah seluruhnya bersaudara. Misalnya, kalau kita bertanya kepada seorang anak: “Siapa bapak itu?” Anak itu akan menjawab: “Uwa saya.” Meskipun, anak itu tidak mengetahui dengan jelas garis hubungannya. Bahkan, orang tua anak tersebut juga tidak mengetahui siapa Uwa itu. Artinya, internalisasi kesadaran berkerabat seperti itu ditumbuhkan sejak anak-anak. 2. Sistem perkawinan Perkawinan orang Enggano didasarkan pada adat dan agama. Perkawinan yang ideal bagi orang Enggano adalah eksogami klen kecil (antar kerabat). Adat perkawinan orang Enggano dimulai dengan bertunangan, di mana pihak wanita menentukan tanggal pernikahan. Biaya pernikahan sebagian besar ditanggung oleh pihak pria, sedangkan pihak wanita hanya membantu seperlunya. 3. Pola pemukiman tradisonal Pola pemukiman tradisional suku Enggano merupakan kesatuan teritorial dari bentuk terkecil sampai bentuk terbesar, dengan urutan sebagai berikut:kaudara, anai’ya dan ma’aoa. Sebagaimana tampak dalam bagan di bawah ini: Kaudura adalah beberapa keluarga inti yang lokasi tempat tingalnya berdekatan membentuk satu wilayah pemukiman sendiri. Setiap kaudara dihuni oleh 50-60 orang. Wilayah pemukiman satu kelompok suku terdiri dari 4-14kaudara, yang meliputi kaudara suku bangsa dan kaudara cabang-cabang suku bangsanya. Anai’ya adalah kesatuan wilayah pemukiman yang terdiri dari 2-3kaudara, yang lokasinya berdekatan. Adanya anai’ya ditujukan untuk menggalang kerjasama antara sesama warga kaudara yang lebih menitikberatkan pada masalah tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menggarap lahan/sawah, membuka lahan/sawah baru serta memperbaiki dan membangun rumah. Ma’aoa adalah kesatuan wilayah pemukiman yang terdiri dari 2-7 anai’ya, yang lokasinya berdekatan. Adanya ma’aoa ditujukan untuk menggalang kerjasama antara sesama para warga suku bangsa. Kerjasama ini bersifat tolong-menolong yang dapat terjadi secara insidentil ketika melaksanakan upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan, kematian dan perdamaian. Sekarang ini istilah ma’aoa diganti dengan istilah desa, akan tetapi keberadaannya masih diakui. 4. Sistem kepemimpinan tradisional Pada masa kolonialisme Belanda seorang pemimpin di dalam suku bangsa Enggano disebut kahai yamunya, yang dipilih dari kelima Paabuki dengan syarat-syarat berikut ini: a] Mampu menjadi seorang pemimpin. b] Berusia cukup menjadi seorang pemimpin. c] Sehat jasmani dan rohani. c] Memahami dan menghayati adat istiadat Enggano. e] Dapat membaca dan menulis. Kahai yamunya ini diberi gelar “raja,” yang bertugas: a] Memperbaiki sarana dan prasana umum. b] Memungut uang pas dari warga suku bangsa yang mau mencari pekerjaan baik di laut maupun di darat. c] Memungut pajak penjualan sebesar 10% dari hasil penjualan kayu yang dilakukan oleh warga suku bangsa Enggano. d] Memungut pajak penghasilan dari warga suku bangsa Enggano. Pada masa pasca kolonialisme Belanda, pimpinan kahai yamuiya diganti oleh seorang Paabuki. Jabatan Paabuki ini ditunjuk melalui musyawarah suku bangsa. Paabuki adalah seorang laki-laki yang tertua, terpandai dan terkuat di kalangan suku bangsa, serta berkedudukan sebagai kepala suku bangsa.Paabuki ini dibantu oleh ekap’u, yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang menyangkut kepentingan warga suku bangsa. Ekap’u adalah seorang laki-laki yang tertua, berkepribadian baik, terkemuka di kalangan kerabat cabang suku bangsa, yang berkedudukan sebagai kepala cabang suku bangsa. Selain itu, Paabuki dibantu oleh seorang orai, yang bertugas mengawasi semua urusan keungan dan barang yang diperoleh dari denda adat. Orai adalah seorang wanita yang tertua di kalangan kerabat suku bangsa dan berkedudukan sebagai bendahara adat suku bangsa. 5. Sistem kemasyarakatan Sistem kemasyarakatan Enggano dilandasi oleh gotong-royong dalam kebutuhan sehari-hari, seperti pertanian dan perikanan, pekerjaan di sekitar rumah tinggal dan upacara adat (perkawinan dan kematian). Landasan Interaksi Sosial Antarumat Beragama Interaksi sosial antarumat beragama dilandaskan pada hukum adat, meskipun ada hukum negara dan hukum agama. Hukum adat diberlakukan untuk semua orang yang menetap di pulau Enggano. Hukum adat telah ditetapkan oleh nenek moyang dahulu dan selalu digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan setiap sengketa antarwarga suku bangsa. Paabukibertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum adat yang dibantu olehekap’u dan orai. Dengan demikian, hukum adat adalah hukum asli Enggano yang tidak tertulis dan mengatur semua lapangan kehidupan antarwarga suku-suku bangsa Enggano. Model Interaksi Sosial Antarumat Beragama Masyarakat pulau Enggano tergolong masyarakat petani dan nelayan yang masih tradisional. Masyarakat hidup membaur dalam pluralitas etnis suku bangsa, sosial dan agama. Secara historis kehidupan masyarakat ini belum pernah mengalami konflik antarumat beragama, kecuali masalah kriminal biasa. Karena, para penganut agama yang berbeda tidak pernah mempersoalkan masalah perbedaan baik masalah sosial, ekonomi maupun agama. Oleh karena itu, fenomena suasana kebersamaan dalam umat beragama tersebut tampak dalam beberapa aktivitas, antara lain: a] Kerjasama sosial yang melibatkan antarumat beragama, seperti dalam upacara perkawinan, upacara kematian, pembukaan lahan/sawah, pembangunan sarana dan prasana umum. b] Saling kunjung para tokoh agama baik ke gereja ataupun ke masjid, seperti dalam acara pertemuan antartokoh dan acara biasa. Berdasarkan fenomena itu, sebenarnya terwujudnya interaksi sosial antarumat beragama tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu: 1] Faktor tradisi, yang ada sejak nenek moyang mereka dengan sifat gotong-royong dan tolong-menolog. 2] Faktor kekerabatan antarsuku bangsa, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. 3] Faktor misi dakwah, yang menekankan aspek kemanusiaan dan pemberdayaan umat. 4] Faktor kerjasama antartokoh agama, pemimpin adat dan aparat pemerintah. 5] Ada persepsi antarumat agama, bahwa perbedaan agama merupakan masalah yang lazim dan harus diterima. 6] Tidak adanya provokasi yang menimbulkan perpecahan, baik oleh masyarakat, tokoh dan pemimpin maupun pihak ketiga. FA PENUTUP Atas uraian hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa tersebut melalui pranata perdamaian (yahauwa), yaitu karena kehidupan suku-suku bangsa Enggano memiliki nilai-nilai kebudayaannya yang terumuskan ke dalam struktur sosial dan organisasi sosial yang berkaitan dengan identifikasi masyarakat, sistem kekerabatan, sistem kepemimpinan tradisional dan sistem masyarakat paguyuban. Dengan mengkaji struktur sosial dan organisasi sosial tersebut, peneliti dapat mengamati peristiwa-peristiwa khusus ketaatan pada hukum adat secara suka rela. Peristiwa-peristiwa khusus itu bukan sengketa, sehingga dapat mengungkap perilaku sesuai dengan hukum adat dan merupakan acuan normatif yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai khusus sengketa yang terjadi. Karena itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Enggano adalah hukum adat, walaupun masih ada hukum negara dan hukum agama. Hukum adat ini diberlakukan untuk semua orang yang menetap di pulau Enggano. Hukum adat tersebut telah ditetapkan oleh nenek moyangnya dahulu dan selalu digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan setiap sengketa. Hukum adat ini adalah hukum asli orang Enggano yang bentuknya tidak tertulis dan mengatur semua lapangan kehidupan suku-suku bangsa Enggano. Kondisi dan suasana kehidupan antarumat beragama di kecamatan pulau Enggano terlihat baik dan tidak ada konflik. Bentuk kerukunan ini termanifestasi dalam ketaatan pada perdamaian hukum adat dan dalam hubungan sosial dan kemanusiaan secara kental misalnya, pada pelaksanaan perkawinan, upacara kematian, pembangunan sarana umum dan lain sebagainya, pada level hubungan antartokoh agama dan pimpinan adat serta dengan aparatur pemerintahnya cukup komunikatif dan kordinatif. Dengan demikian, tampak jelas bahwa pranata perdamaian adat itu digunakan untuk memelihara ketertiban dan ketahanan. Maksudnya, untuk mengembalikan gangguan keseimbangan dan gangguan barang-barang material dan immaterial, di mana setiap terjadi sengketa antarwarga suku-suku bangsa dapat diselesaikan melalui pranata tersebut. Demikian juga tampak jelas bahwa kehidupan suku-suku bangsa Enggano memiliki semacam arena sosial yang bersifat terbatas (semi outomous social field), di mana interaksi antara umat beragama mereka ciptakan sendiri, diberi sanksi dan dipertahankan berlakunya secara terbatas tanpa campuran tangan dari negara atau organisasi politik ynag lebih tinggi otoritasnya. Akhirnya, sebagai saran dalam rangka pembangunan hukum pada kodifikasi dan pembentukan hukum baru yang sesuai dengan tujuan hukum ini diperlukan adanya kepastian ketertiban dan keadilan. Di samping, kita mempertimbangkan situasi dan kondisi pulau Enggano yang masyarakatnya miskin di daerah terpencil dan terisolasi di sebelah Barat pulau Sumatera serta samudra Hindia yang terkenal ombaknya besar dan tidak menentu cuacanya. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum adat dan nilai-nilai budaya yang berlaku dapat dijadikan sumber hukum dalam penyelesaian sengketa melalui pranata perdamaian adat untuk memelihara ketertiban dan ketahanan masyarakat, sehinga perlu dipelihara dan dilestarikan budaya hukum dalam kehidupan suku-suku bangsa Enggano. DAFTAR PUSTAKA Amran, Frieda, J.E. Madjid, M. Karim dan Sri Sulistinah, Etnografi Penduduk Pulau Enggano: Sebuah Laporan Sementara, Tim Peneliti Kebudayaan Enggano Mahasiswa Antropologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1979. Biro Pusat Statistik, Analisis Situasi Wanita dalam Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, Pemda Tk. I dan PSW UNIB, Bengkulu, 1992. Boqdan, Robert dan Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Method, John Willeysons, New York, 1975. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hasil Survai dan Pengadaan Koleksi, Kanwil Depdikbud, Bengkulu, 1990. Djenen, P. Mayong, Soetrisno Kutojo, Sagimun dan Soenjoto, Bengkulu Dipandang dari Sudut Geografi, Sejarah dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Dirjen Kebudayaan, Jakarta, 1972. Edwin M., Loeb, Sumatra, Cts., History and People, Oxford University Press, New York 1972. Effendi, Nursyirwan, Masyarakat Enggano di Sekolah Sebelah Barat Sumatera dalam Masyarakat Terasing di Indonesia, Kontjaningrat (ed.), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. Hartimun, Andry Harjanto, “Perdamaian Adat sebagai suatu Bentuk Pengendalian Sosial di Pulau Enggano,” dalam Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Edisi ke III, Tahun ke II, Tanggal 8 Januari 1995. _________, “Perkawinan Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum: Studi Kasus di Kecamatan Pulau Enggano,” dalam Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Edisi ke VI, Tahun ke IV, Tanggal 6 Januari 1997. Hollemen, J.F., “Trouble Cases and Trouble-Less Cases in the Study of Customary Law and Legal Reform,” dalam Antropology of Law in the Netherlands: Essay on Legal Pluralism, K. Benda dan F. Strijbosch (eds.), Foris Publications, Dordrecht-Hollads/Cinnaminson USA, 1986. Ihromi, T.O., Adat Perkawinan Toraja Sa’dun dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981. _________ (peny.), Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. Kluckholn, C., Values and Value-Orientation in the Theory of Action: Towards a General Theory of Action, T. Parsons dan E. Shille (eds.), Harvard University Press, Cambridge, 1951. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta, 1980. _________ (peny.), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1981. Marsden, William, The History of Sumatra, Oxford University Press, New York, 1996. Moore, S.P., Law as Process: An Anthropology Approach, Routledge and Kegan Paul, London, 1983. Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1988. Rosyidi, H.M., Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi, Bulan Bintang, Jakarta, 1974. Sekretaris Negara RI, Garis-garis Besar Haluan Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. Soepono, Bab-bab tentang Hukum Adat, Paramita, Jakarta, 1986. Sudiyat, Iman, Membina Hukum Adat di dalam Negara Hukum Pancasila, Nijmegen: Kertas Kerja dalam Konferensi Ilmiah “Perhimpunan Pelajar Indoensia se-Nederland.” Suparlan, Parsudi, Masyarakat Struktur Sosial dalam Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat, A.W. Widjaya (peny.), Akademika Pressido, Jakarta, 1976. _________, Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif, Program Penelitian Ilmu-ilmu Sosial UI, Jakarta, 1986. _________, “Kebudayaan dan Pembangunan,” dalam Majalah Dialog, No. 21, Tahun XI. Suprayogo, Imam, Merajut Benang Kusut Agama-agama dalam Islam dan Hegemoni Sosial, Khaeroni (ed.), Ditperta Depag RI, Jakarta, 2001. Vredenbreght, J., Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978. [1] Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hasil Survai dan Pengadaan Koleksi, (Bengkulu: Kanwil Depdikbud, 1990). [2] Lihat Frieda Amran, J.E. Madjid, M. Karim dan Sri Sulistinah, Etnografi Penduduk Pulau Enggano: Sebuah Laporan Sementara, (Jakarta: Tim Peneliti Kebudayaan Enggano Mahasiswa Antropologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1979); dan P. Djenen, Mayong, Soetrisno Kutojo, Sagimun dan Soenjoto, Bengkulu Dipandang dari Sudut Geografi, Sejarah dan Kebudayaan, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Dirjen Kebudayaan, 1972). [3] Lihat Andry Harjanto Hartimun, “Perdamaian Adat sebagai suatu Bentuk Pengendalian Sosial di Pulau Enggano,” dalam Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Edisi ke III, Tahun ke II, Tanggal 8 Januari 1995. |
Jumat, 21 Oktober 2011
MODEL INTERAKSI SOSIAL ANTARUMAT AGAMA
Menembus Kebekuan Pendidikan Islam
Munawir Sjadzali dan International Studies;
Menembus Kebekuan Pendidikan Islam
Abdurrahman Kasdi
Alumni Universitas Al-Azhar (Mesir), sedang menyelesaikan program Magister di Universitas Indonesia (UI) Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah, staf PP. LAKPESDAM-NU, dan dosen STAIN KUDUS.
Masih segar dalam ingatan kita tentang ide-ide reaktualisasi ajaran Islam, pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan pengiriman dosen IAIN untuk studi ke negara-negara Barat. Siapa lagi kalau bukan Munawir Sjadzali, tokoh di balik gagasan yang cemerlang dan terobosan yang berani itu. Langkah Munawir ini bisa dikatakan sebagai solusi atas kebekuan pemikiran Islam dan sistem pendidikan Islam. Meski mengawali karir di Kementerian Luar Negeri, penguasaan dan kepiawaian Munawir terhadap pengetahuan agama Islam membuat dirinya sukses menahkodai Departemen Agama. Terbukti, ia dipercaya Presiden Soeharto untuk memimpin Departemen ini selama dua periode, sejak 14 Maret 1983 (1983-1993).
Selama menjabat Menteri agama, tidak sedikit kebijakan yang telah diambil Munawir. Setidaknya ada tiga agenda yang paling menonjol. Pertama,menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan. Kedua,pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatan keberadaan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. [1]
Jika ditelusuri, sosok Munawir tidak hanya terkenal dengan terobosan-terobosannya dalam pemerintahan, tetapi juga konsistensi pemikirannya sejak masa muda hingga menjabat Menteri Agama, khususnya berkaitan dengan pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara. Jika ditelaah, pandangan Munawir tentang hubungan Islam dan negara layaknya sebuah garis lurus; menurutnya tidak ada ketetapan doktrinal yang mengharuskan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. Pandangan ini dipegang Munawir sejak awal perkembangan inteletualnya hingga sekarang.
Biografi Intelektual Munawir Sjadzali
Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. [2] Ia adalah anak tertua (delapan bersaudara) dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali (putra Tohari) dan Tas‘iyah (putri Badruddin). Dari kedepalan bersaudara, yang masih hidup hingga sekarang tinggal tiga orang: Munawir sendiri, Hamnah Qasim (anak kelima), dan Hifni (anak keenam). Hasyim (anak ketiga) gugur dalam perang kemerdekaan 1948; empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia lima tahun; satu orang meninggal karena terbakar lampu minyak; dan satu lagi –menurut Munawir sendiri— karena kurang gizi. [3] Dari segi ekonomi, memang keluarga Abu Aswad jauh dari cukup, tetapi dari segi agama keluarga ini sangat taat beragama.
Dua fenomena ini, kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan: madrasah. Selain karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo.
Dengan segala penderitaan dan perjuangan, pada tahun 1943 tepatnya di usia 17 tahun, Munawir berhasil menyelesaikan sekolahnya di mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini. [4] Melihat pendidikan yang ditempuh, Munawir tidak hanya dapat dikategorikan sebagai santri secara formal, tetapi juga substansial. Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya, hal ini membawa implikasi pada luasnya wawasan keagamaan, karir intelektual dan pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum, Munawir melakukan pengembaraan panjang, menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadi guru di Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalam kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai. Kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar, berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh badan-badan resmi maupun swasta. Bahkan di Gunungpati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan berkunjung ke Gunungpati, sebagai penghargaan atas suksesnya kecamatan ini dalam mengumpulkan dukungan untuk Putera.
Munawir adalah tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dalam beberapa organisasi, di antaranya: sebagai Ketua Angkatan Muda Gunungpati, Ketua Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Semarang. Kehidupan Munawir selama setahun di Semarang sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya. Pertama,Munawir menemukan jodohnya, seorang gadis bernama Murni, yang waktu itu aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII). Setelah melewati proses sederhana, pada 25 Mei 1950, Munawir melangsungkan “pernikahan sirri” dengan Murni, putri Tas Sekti, cucu Tasripin, seorang konglomerat pribumi Semarang. Acara pernikahan resmi yang diikuti resepsi selanjutnya dilaksanakan pada 11 Oktober 1950. Pernikahan Munawir-Murni ini dianugerahi enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga wanita. Kedua, karena memiliki banyak waktu luang di Semarang seusai muktamar GPII, Munawir mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Kholil, yang penuh dengan kitab-kitab Islam klasik, Munawir berhasil menulis buku: Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam? Buku inilah yang mengantarkan Munawir meniti karir yang lebih tinggi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama.
Munawir Sjadzali dan Pembaruan Pendidikan Agama Islam
Munawir Sjadzali sangat getol melakukan pembenahan pendidikan, khususnya pendidikan di wilayah Departemen Agama. Hal ini karena menurutnya, pendidikan merupakan media yang paling tepat untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa yang tangguh. Untuk itu, Munawir segera melakukan pembenahan terhadap IAIN. Kenapa IAIN? Karena, IAIN merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang strategis, akan tetapi tidak diimbangi dengan landasan hukum yang kuat. Kondisi demikian selanjutnya berimplikasi pada kecilnya anggaran yang diterima IAIN, khususnya jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya –yang bernaung di bawah payung Depdikbud. Sehingga, hal ini harus dicarikan solusi secepatnya, agar IAIN betul-betul mampu menjadi lembaga yang mencetak kader berpendidikan agama yang berkualitas. Setidaknya ada dua langkah yang dilakukannya sebagai solusi atas hal itu,pertama, pembenahan yang dilakukan dari segi hukum, dan kedua, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). [5]
Dari segi hukum, Munawir menjalin kerjasama dengan Depdikbud dan Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Baik Mendikbud, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto maupun Menpan, Prof. Dr. Saleh Afif menyambut baik prakarsa ini. Mereka bahkan sangat antusias membantu usaha Departemen Agama untuk menata pendidikan agama di Indonesia. Pihak Mendikbud mengatakan, ”Jika IAIN dapat memenuhi syarat-syarat minimal sebuah perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Depdikbud, maka IAIN akan diberlakukan sebagai perguruan tinggi yang statusnya sama dengan perguruan tinggi yang berada di bawah Depdikbud”. Pengakuan ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi IAIN.
Tak lama kemudian, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang IAIN akhirnya tersusun. Pada bulan Mei 1985, Nugroho Notosusanto, Saleh Afif dan Munawir menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. RPP tentang dasar hukum IAIN tersebut akhirnya ditetapkan menjadi PP No. 33 Tahun 1985. Dengan PP ini status, perlakuan, dan fasilitas IAIN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sederajat dengan perguruan tinggi negeri yang dikelola Depdikbud. Peraturan Pemerintah itu selanjutnya dijabarkan dalam Keppres No. 9 Tahun 1987 yang kemudian menjadi bagian dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya pendidikan agama diletakkan sebagai sub-sistem pendidikan nasional, yang menjadi bagian dan penopang sistemnya.
Setelah berhasil membenahi segi dasar hukum IAIN, langkah Munawir selanjutnya adalah melakukan pembenahan dari segi sumber daya manusia. Pertama kali yang mendapat perhatian Munawir adalah sistem pendidikan madrasah. Selama ini madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” dibandingkan sekolah umum. Fasilitas yang minimal, lokasi yang kebanyakan di pedesaan, dan kurikulum yang tidak seimbang antara pendidikan agama dan umum, menyebabkan lembaga ini tidak banyak menghasilkan bibit unggul bagi IAIN. Untuk itu, ia meninjau kembali SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang dikeluarkan pada masa Prof. Dr. Mukti Ali menjabat Menteri Agama. SKB Tiga Menteri antara lain menetapkan bahwa madrasah harus bermuatan 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama, dengan harapan agar madrasah sederajat dengan sekolah umum, terutama dari segi kurikulum.
Maksud SKB ini memang baik, tetapi akibat yang tampaknya kurang diperhitungkan adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) menjadi lebih siap masuk ke perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi agama. Mereka jelas bukan merupakan bibit unggul untuk IAIN. Penguasaan agama tamatan MA bukan hanya sangat lemah, lebih dari itu bahkan tidak dapat diandalkan untuk menjadi calon-calon ulama. Sehingga, Munawir merasa perlu untuk menyempurnakan SKB Tiga Menteri itu.
Bentuk penyempurnaan itu adalah mengadakan pilot project Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan muatan kurikulum 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Dengan struktur kurikulum demikian, konsekuensinya tamatan MAPK, tidak dapat masuk ke perguruan tinggi umum, tetapi mereka adalah bibit-bibit unggul bagi IAIN. Dengan proyek ini, harapan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang sejalan dengan tantangan modernitas melalui IAIN dengan cepat akan segera terwujud. Ide penyempurnaan SKB Tiga Menteri ini disetujui oleh Presiden Soeharto. Sehingga pada 1988 proyek MAPK dimulai dan untuk tahap pertama, dibuka di lima lokasi; Padang Panjang, Ciamis, Yogyakarta, Ujung Pandang, dan Jember. Selanjutnya, MAPK ditambah di lima kota lagi, yaitu di Banda Aceh, Lampung, Solo, Banjarmasin, dan Mataram. [6]
Dalam perkembangannya, menurut Dr. Zamakhsjari Dhofier, jumlah MAPK sudah membengkak menjadi 110 buah. Salah satu keberhasilan proyek ini, menurut Munawir adalah berhasilnya 48 alumni MAPK tahun 1991 mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Al-Azhar. Melihat keberhasilan proyek MAPK ini, Presiden Soeharto memberikan saran agar proyek serupa juga diterapkan untuk Madrasah Tsanawiyah.
Kegelisahan Munawir bukan hanya berkaitan dengan kondisi Madrasah saja, melainkan juga mutu staf pengajar IAIN. Sehingga, bersamaan dengan pelaksanaan proyek MAPK, ia juga berusaha meningkatkan kualitas dosen IAIN. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan kembali tradisi mengirim dosen IAIN untuk studi ke negara-negara Barat –khususnya ke Universitas McGill, (Montreal, Kanada) dan Universitas Leiden (Belanda)— yang dulu pernah dirintis Mukti Ali. Menurutnya, ilmuwan Muslim Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan dunia modern adalah mereka yang di samping mendapat pendidikan S1 di Timur, juga mengenyam pendidikan S2 dan S3 di Barat. Munawir menunjuk nama-nama seperti Prof. Dr. HM. Rasjidi, Prof. Dr. Mukti Ali, dan Prof. Dr. Harun Nasution [7]sebagai prototype ilmuwan Muslim Indonesia.
Program pengiriman dosen ke luar negeri relevan dengan usaha menjaring alumni IAIN yang berkualitas, sehingga pada tahun 1988 dibuka Program Pembibitan Calon Dosen IAIN. Selain pesertanya sangat terbatas, hanya diikuti oleh tak lebih dari 30 peserta, program ini juga hanya menerima mereka yang indeks prestasi kumulatifnya di atas tiga. Di samping itu, para peserta juga harus memiliki dasar-dasar penguasaan bahasa yang memadai, baik Inggris maupun Arab. Hal ini untuk memenuhi persyaratan yang diminta lembaga-lembaga pemberi beasiswa dan universitas-universitas Barat.
Pada periode 1988-1991, program pengiriman dosen ini mengalami sukses. Tak kurang dari 75% pesertanya diterima untuk program S2 dan S3 di universitas-universitas Barat, seperti McGill di Kanada; UCLA di Columbia, Chicago, dan Harvard di USA; London, Leiden, dan Hamburg di Eropa Barat; serta ANU, Monash, dan Flinders di Australia. Kesuksesan ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan pengiriman mahasiswa tahap berikutnya. Menurut catatan Munawir, selama ia menjadi Menteri Agama, Departemen Agama telah mengirim sebanyak 225 mahasiswa ke Barat. Sampai tahun 1993, dari mereka itu telah kembali ke Indonesia sebanyak 12 orang dengan menyandang gelar Ph.D dan sebanyak 67 orang dengan gelar MA. [8]
Pengiriman dosen IAIN ke universitas-universitas Barat dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Munawir Sjadzali tentang hubungan antara Islam dan negara. Munawir menginginkan agar para dosen IAIN mampu berkomunikasi dengan para teknokrat dan birokrat yang rata-rata tamatan universitas-universitas Barat. Kelompok pertama merepresentasikan kalangan agama, sedangkan yang kedua mewakili unsur-unsur modernitas.
Penutup
Banyak sekali kebijakan berkenaan dengan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan yang dikeluarkan oleh Munawir Sjadzali selama menduduki jabatan Menteri Agama. Di antaranya: pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam, penguatan keberadaan Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Berkat jasanya dalam pengiriman dosen ke luar negeri, sekarang tidak ada lagi kesenjangan antara mutu dosen IAIN dan dosen perguruan tinggi lainnya. Hal ini juga berimplikasi pada kualitas IAIN dan alumninya.
Secara umum kebijakan Munawir sagat relevan dengan mainstreampemikirannya yang lebih menekankan pentingnya substansi daripada yang formal dan legal, baik secara keagamaan maupun sosial. [9] Memperjuangkan politik Islam, menurutnya hanyalah untuk memformalkan agama dalam birokrasi kenegaraan dan hal itu justru akan menimbulkan ketegangan yang panjang antara umat Islam dan pemerintah. Ketika umat Islam bersikap akomodatif, ternyata membawa sejumlah impikasi positif terhadap kehidupan keagamaan di negeri ini. Di antaranya adalah kesediaan negara untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam. Gairah kehidupan keagamaan tidak hanya mengalami kebangkitan, tetapi juga mendapatkan fasilitas untuk berkembang. Peraturan-peraturan agama tidak hanya diakui, tetapi juga dijalankan. Lembaga Peradilan Agama juga diakui sejajar dengan lembaga-lembaga pengadilan lainnya. Di samping itu, kehidupan keagamaan di kalangan masyarakat juga semakin semarak. Kajian-kajian keagamaan muncul di kantor-kantor dan hotel-hotel berbintang. Terdapat antusiasme yang besar di kalangan masyarakat untuk mengkaji Islam.
[1] Azyumardi Azra (Ed.), Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik (Jakarta:Kerjasama INIS, PPIM, dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998), hlm. 394.
[2] Munawir Sjadzali, MA., Dari Lembah Kemsikinan, dalam buku: Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., M. Wahyuni Nafis (Ed.), (Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1995), hlm. 7.
[4] Munawir selalu membawa latar belakang pendidikannya itu ke mana saja beliau ditugaskan sebagai diplomat. Sehingga hal ini mempengaruhi kegemarannya untuk mempelajari dan mengoleksi buku-buku keagamaan, walaupun bekerja di Kementerian Luar Negeri. Lihat Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Antara Diplomasi dan Tugas Kiai, dalam buku:Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., M. Wahyuni Nafis (Ed.),Op.Cit, hlm.164-165.
[6] Munawir Sjadzali, MA., Memori Akhir Tugas Menteri Agama Republik Indonesia, Masa Bakti 1988-1993 Kabinet Pembangunan V, (Jakarta, 1993).
[9] Azyumardi Azra (Ed.), Op.Cit, hlm. 412.
Islam Indonesia dalam Sorotan Dunia Ala'i Najib
Islam Indonesia dalam Sorotan Dunia
Ala'i Najib
Alumni Islamic Studies Fakultas Teologi University of Leiden Belanda, danvisiting Fellow di East West Center University of Hawaii USA
Kakaknya yang bekerja di Jakarta, sering bercerita kepadanya bahwa hidup di Indonesia seringkali menimbulkan perasaan yang berbeda-beda. Sebagai muslim, ia merasa; suatu hari saya seperti hidup di negara muslim, suatu hari seperti di negara Kristen. Mengapa? Sebab, tidak ada dress code bagi perempuan muslim di sini. Dia menjumpai para eksekutif dan pekerja kantor berjas rapi dengan rok kurang lebih satu lutut. Sebaliknya suatu hari dia menemui komunitas wanita muslim yang berpakaian dan berkerudung sangat rapat, sehingga seolah-olah dia ada di negara Islam.
Ada juga cerita lain, selain fenomena di atas. Islam yang dikenal sebagai agama yang cenderung patriarkhal (meskipun sebenarnya potensi patriarkhal ada pada semua agama) juga menjadi sorotan; pertanyaan seorang teman dari Aljazair, misalnya; Apakah sudah umum perempuan-perempuan muslim di Indonesia dibolehkan pergi belajar ke luar negeri? Bagi saya, itu merupakan sesuatu yang sebenarnya dalam Islam nyaris tanpa perdebatan akan keumumannya. Terakhir, cerita seorang muslim Australia-Turki dengan penuh heran; kok perempuan Muslim Indonesia boleh bernyanyi di depan publik ?
Awal September 2003 lalu, saya dengan dua orang fellow dari Pakistan dan Malaysia memberikan presentasi, Islam Beyond Middle East di East West Center (EWC) Hawai. Saat itu disampaikan, Indonesia terutama, memang mendapat sorotan karena keunikannya, sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar memiliki model keberagaman tersendiri dengan mengawinkan budaya-budaya lokalnya dengan substansi Islam itu sendiri. Islam Indonesia, memang sudah menjadi perhatian dunia, entah dalam rangka kepentingan kolonial, akademik, budaya maupun politik.
Tulisan singkat ini sebenarnya ingin melihat Islam Indonesia dalam persepsi dunia masa kolonial (yaitu masa kelahiran organisasi-organisasi Islam), masa Suharto, masa reformasi, masa sebelum 11 September 2001, dan pasca 11 September.
Sorotan Islam Masa kolonial
Melihat periode ini sangatlah panjang. Namun, periode-periode ini bisa dilihat sebagai titik awal identitas Islam di Indonesia. Hal ini karena masuknya Islam di Indonesia yang ditandai dengan akulturasi budaya yang sangat kental, berjalan lancar dan tidak mengagetkan keberagamaan awal penduduknya. Islam melebur dengan budaya lokal, menangkap spirit penyebaran agama yang harus disampaikan tanpa kekerasan. Tak ada kafiyeh, jilbab, masjid berkubah layaknya di Timur Tengah, kalaupun ada itu dalam hitungan angka. Banyak kalangan dalam dan luar mengakui keberhasilan ini, lepas dari perdebatan apakah Islam dibawa oleh pedagang Gujarat atau dari orang-orang Arab langsung. Dari sinilah, citra Islam Arab tidak nampak di Indonesia, abad-abad belakangan barulah nampak identitas Arab itu, lagi-lagi bukan dalam jumlah yang mayoritas.
Sementara itu, ketaatan kepada pemimpin/pemuka agama yang nyaris tanpareserve menjadi gambaran umum di banyak tempat. Hal ini malah menjadi kekuatan tersendiri di masa lampau. Masa kolonial Belanda misalnya, mengabadikan nama Snouck Hurgronje sebagai penasehat ulung pemerintahannya. Resistensi Muslim Aceh memang menjadi pekerjaan besar tersendiri bagi kolonial. Strategi inilah yang kemudian mengantarkan Snouck[i]sampai di Tanah suci dan rahasia kekuatan Aceh terkuak, dan Aceh menjadi daerah di Indonesia yang paling akhir ditaklukan. Peristiwa ini kemudian menjadi sejarah penting bagaimana satu dari banyak tipologi Islam di Indonesia “dimanfaatkan” oleh dunia luar.
Selain gambaran politik Islam dan kolonial di masa itu, proses-proses penyebaran Islam di Nusantara yang memang tidak persis seiring waktu dan tempat dengan kolonialisasi juga menarik dikemukakan. Pertama, sebagaimana dijelaskan di atas, akulturasi dan asimilasi budaya telah membentuk identitas Islam Indonesia sebagai agama pendatang. Identitas yang banyak disemangati oleh nilai toleransi itu telah membuat konfigurasi “anyar” antara agama yang datang dari Timur Tengah dan agama yang tunduk pada original culture tanpa menafikan substansi pesan “langit” agama itu.[ii] Kedua, meski kemudian menjadi agama mayoritas, Islam tidak menjadi dominan di seluruh area Indonesia, banyak daerah menjadi konsentrasi agama-agama tertentu, misalnya; Manado untuk Kristen, Bali untuk Hindu dsb.[iii] Fenomena ini sesungguhnya mengajarkan, bahwa di antara yang berbeda, tetap ada harmoni, dan untuk melawan kekerasan atas nama agama, kuncinya terletak pada toleransi, seperti di masa lalu, sesuatu yang sangat sulit kita temukan pada masa sekarang. Selain hal-hal di atas, masih banyak contoh lain di masa lalu yang menjadi fondamen warna Islam di Indonesia.
Masa Kemerdekaan: Islam versus Komunis =Islam Komunis?
Yang menarik dari Islam masa ini adalah, era di mana gerakan komunis mulai mendapat momentumnya. Ketika ramai-ramai orang mempersepsikan komunis setali tiga uang dengan atheisme, komunisme di Indonesia malah berinteraksi secara baik-baik dengan kaum muslim. Kenapa? Karena komunisme adalah gerakan, bukan dimaknai sebagai ideologi an sich[iv], ia bisa dijadikan model gerakan untuk memperbaiki ketidakberdayaan masyarakat, yang memang menjadi kondisi nyata bangsa Indonesia waktu itu. Presiden Soekarno sendiri memaklumatkan ideologi Nasakom, yang sama sekali bukan sebagai relasi agama vis-a-vis komunisme tapi lebih sebagai perlawanan mengguritanya kapitalisme dan Soekarno merasa harus menemukan formula yang tepat mengatasi situasi keterpurukan ekonomi bangsa, belum stabilnya politik negara. Meski untuk itu, perkawanannya dengan negara-negara tetangga yang menjadikan komunis sebagai poros, barangkali banyak mengilhami pemikiran Soekarno dalam melihat persoalan di Indonesia.
Meski dunia lebih mencatat komunis di Indonesia sebagai gerakan kudeta, namun sebenarnya internalisasi nilai-nilai komunis dalam Islam menarik untuk ditelusuri. Beberapa dari mereka malah mencari titik persamaan antara keduanya, sebagai sesuatu yang oleh publik diantagoniskan, misalnya; keberpihakan terhadap yang lemah dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Islam Soeharto, Islamisasi dan Islam Abangan
Tesa Clifford Gertz tentang kategori tiga muslim sebagai santri, abangan danpriyayi sebenarnya sudah lama terbantahkan. Meski analisanya tak sepenuhnyasahih, Gertz sesungguhnya telah melihat praktek-praktek keagamaan model masyarakat Jawa dibandingkan dengan konsep agamanya yang genuine. Pada abangan, bisa dikatakan bahwa ada proses konversi yang tidak lengkap. Dalam waktu yang lama misalnya, orang-orang Jawa masih memelihara praktek tradisi Hindu dan menggunakan Islam dan Syariahnya hanya sebagai bungkus atau petunjuk formal dan wadah bagi kehidupan spiritual.[v]
Pada era Soeharto, performance Islam Indonesia sebenarnya justru lebih pada kecurigaan kelompok-kelompok, pencatatan setiap pertemuan publik yang bersifat keagamaan, pembubaran organisasi yang dianggap menggerogoti Pancasila dan tindakan subversif. Baru pada era 90-an Islam nampaknya menemukan momentum gerakannya. Ini misalnya ditandai dengan lahirnya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) di tahun 1992, greening di level birokrasi meminjam istilah Hefner dalam “Civil Islam” menjadi gairah baru kehidupan muslim di Indonesia. Sejak itu, atribut-atribut Islam --para pengamat lebih sering menyebutnya sebagai simbol-- menjadi warna keseharian kehidupan muslim. Pilihan memakai busana muslimah, misalnya, sudah menjadi bagian dari kehidupan publik, dan fenomena tidak hanya terjadi di ICMI, namun seiring menguatnya gerakan tarbiyah Islam dari kaum urban. Gerakan ini, terutama dimotori kaum muda dari universitas-universitas umum. Mereka menginginkan kehidupan yang khusudengan menerapkan ajaran-ajaran yang fundamental seperti masa Rasulullah saw, terutama cara berpakaian. Model yang sebenarnya ingin mengambil prinsip-prinsip literal al-Qur’an dan sunnah. Tak heran, kalau timbul guyonan baju menunjukkan identitas madzhabnya! Gerakan ini banyak mendapat perhatian pengamat asing, terutama untuk studi-studi akademik. Apalagi fenomena ini tidak hanya terdiri dari satu grup, namun muncul juga di grup yang lain dengan identifikasi khusus. Sebagian kentara sekali warna Timur Tengahnya, sehingga kadang lebih mewakili eksistensi budaya Timur Tengahnya daripada pesan keagamaannya. Dengan fenomena ini bertambah lagi warna Islam di Indonesia.
Kecenderungan-kecenderungan di atas, kemudian melahirkan Islam labeling[vi];radikal, fundamental, moderat, liberal dan sebagainya. Mengapa? karena identitas itu memudahkan penggambaran gerakan masing-masing. Apakah Islam di masa lalu yang lebih menunjukkan identitas Islam Indonesia kemudian lenyap? Jawabnya, tidak sepenuhnya. Namun gerakan yang paling banyak menarik media massa ini lebih sering ter-cover daripada Islam genuine[vii] Indonesia sebelumnya. Meski awal-awal kemerdekaaan, kita tak melupakan gerakan DI/TII dan “kekejaman” kelompok Kartosuwiryo yang mencita-citakan berdirinya Islam di Indonesia.
Islam Indonesia Sebelum Tragedi 11 September
Studi Islam di Indonesia sebenarnya banyak menarik perhatian Islamist di luar negeri terutama tentang raksasa dua organisasi massa Islam; NU dan Muhammadiyah. Namun, meski Indonesia kaya dengan banyak intelektual muslim, dari pihak organisasi manapun, mereka jarang terkenal dalam dunia Internasional.[viii] Memang, Islamic studies di kelas-kelas Internasional banyak menjadikan Islam Indonesia menjadi obyek kajian, tapi mereka umumnya tidak terfokus pada satu tokoh. Studi-studi lebih diarahkan pada perkembangan Islam dalam kaitannya dengan kasus-kasus khusus, politik misalnya.
Pasca Soeharto, yaitu era reformasi nampaknya merupakan momentum untuk melahirkan ekspresi Islam masing-masing, NU dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi dwi-tunggal yang mengundang perhatian banyak pengamat asing. Selain NU dan Muhammadiyah, realitasnya, ada banyak organisasi massa Islam di Indonesia, misalnya Persis atau Perti, namun memang tidak sebesar dua organisasi sebelumnya.
Sementara itu, seperti disinggung di atas, era reformasi adalah era keterbukaan yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan pikiran termasuk cara keberagaamaan. Ambillah contoh misalnya; lahirnya Front Pembela Islam (FPI) dan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). Forum Komunikasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan Laskar Jihadnya, dan lain-lain. Masing-masing organisasi Islam ini lahir dengan karakternya masing-masing. Yang menarik, gerakan organisasi ini mampu menyedot perhatian media massa dengan coverage yang seluas-luasnya di media dalam dan luar negeri. Wajar saja, karena selain sangat kental dengan simbol, gerakannya yang lebih mengandalkan unjuk kekuatan dalam melawan sesuatu –di mana hal ini tidak dijumpai sebelumnya-- bahkan banyak orang dirugikan atas pembenaran tindakannya yang mengatasnamakan agama dengan kata lain jihad.[ix]
Fenomena munculnya gerakan baru Islam ini juga didukung oleh menguatnya wacana penerapan syariat Islam yang dibarengi oleh kebijakan pemerintah dengan otonomi daerah masa presiden Abdurrahman Wahid. Policy ini lebih memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur pemerintahnnya sendiri. Sejak inilah Islam Indonesia banyak dikenal lebih pada gerakannya, beberapa gerakan yang anarki dengan mengatasnamakan amar ma’ruf’ lebih sering didengar masyarakat daripada kegiatan-kegiatan ilmiah dan kajian-kajian untuk mengeksplorasi Islam. NU dan Muhammadiyah, malah sunyi dari publikasi.
Islam Indonesia Pasca 11 September: Merespon Amerika, Mencari Sekutu, Mencipta Enemi Baru
Tak ada yang menyangka, bahwa 11 September 2001 lalu, WTC di New York yang secanggih itu security-nya bisa hancur luluh dalam hitungan menit dan menggegerkan dunia.[x] Banyak simpati dunia akan tragedi itu kepada Amerika. Presiden Megawati, bahkan, menjadi tamu pertama George Bush setelah peristiwa itu dan menyatakan dukungannya bahwa Indonesia di belakang setiap usaha untuk menumpas kekerasan/terorisme.
Namun apa yang terjadi? Setelah “malapetaka Amerika” ini, muncul misi Amerika; perang melawan teroris. Indonesia pasca tragedi itu, pernah dijuluki surga bagi teroris[xi], dengan merujuk situasi gerakan Islam belakangan. Dikatakan bahwa otak pengeboman itu; Osama bin Leden, banyak mempunyai network dengan pentolan ormas-ormas yang lahir belakangan. Asumsi ini timbul karena meningkatnya gerakan Islam radikal di Indonesia. Mereka misalnya dikenali dengan ciri-ciri; penggunaan simbol-simbol Arab, sering mengerahkan massa, cita-cita menegakkan negara Islam dan lain-lain.
Bagi mereka, terutama mereka yang melihat perkembangan Islam di Indonesia belakangan, gejala ini memunculkan kekhawatiran tersendiri, terutama ketakutan matinya demokrasi di Indonesia. Bukan itu saja, gerakan-gerakan yang didanai secara swadaya, ini juga rentan akan kedekatannya dengan penyandang-penyandang dana dari Timur Tengah.
Sejak Amerika memproklamirkan war againts terorist, Indonesia masuk dalam sasaran ini. Apakah yang populer dan bisa diinventarisir dalam sorotan dunia tentang isu Islam di Indonesia pasca tragedi 11 September?
Pertama, isu Jamaah Islamiyah (JI). Organisasi yang hampir tak pernah dikenal di Indonesia ini, disinyalir sebagai sarang lahirnya teroris. Meski sebenarnya banyak tokohnya ada di Malaysia, tak urung orang-orang yang pernah terlibat atau berhubungan dengan almarhum Abdullah Sungkar, sang pemimpin di Malaysia di manapun berada dianggap telah ikut menghidup-hidupkan JI ini. Di Indonesia, nama Abu Bakar Ba’asyir, ketua MMI dan pengasuh pesantren Ngruki ini mendadak menjadi sangat terkenal, dalam kasus pencarian jaringan-jaringan JI. Apapun alasannya, akhirnya ia berhasil dikenai dengan serangkaian tuduhan makar maupun aktor di balik terjadinya gerakan-gerakan Islam garis keras.
Kedua, meningkatnya sentimen anti-Amerika. Ketika terjadi peristiwa 11 September 2001, Indonesia sebenarnya menunjukkan atensi dan simpati serta mengutuk perbuatan tak berperikemanusian ini, siapa pun pelakunya. Namun keputusan pemerintahan Amerika untuk menyisir Afganistan, negeri di mana Osama bin Leden kira bersembunyi, telah melukai banyak umat muslim di Indonesia. Afganistan memang di bawah rezim Taliban yang ditengarai sangat radikal dan literal dalam pemahamaman keagamaan, namun bukan kewajiban Amerika untuk kemudian menyerangnya dengan alasan untuk membebaskan rakyat dari kekuasaan yang tiran sambil mencari-cari Osama. Agresi tetap agresi, di mana tindakan Amerika ini tak bisa meluputkan jatuhnya korban-korban sipil.
Setelah sukses dengan Afganistan dan memberinya “kompensasi”, Amerika dengan kebijakan barunya menyerang Irak. Apapun alasannya, Irak yang sampai hari belum sesukses Afganistan untuk ditaklukkan, Amerika telah menjadikan Irak sebagai seteru baru dan seolah-olah menjadi imaginer enemy. Untuk melakukan itu semua Amerika tidak sendiri, ia banyak mendapat sekutu, terutama sebagian negara-negara di Eropa.
Policy pemerintahan Amerika seperti di atas, sebenarnya sangatlah membuat risih.Banyak orang kemudian –termasuk di Indonesia- yang menggeneralisir bahwa apapun yang berbau Amerika harus dimusuhi, kalau perlu dengan jalan kekerasan. Di Indonesia, ketika terjadi penyerangan-penyerangan itu, tak sedikit waralaba-waralaba Amerika yang ingin dihancurkan. Sementara orang kulit putih dari negara manapun, menjadi target kekerasan bom, maupun sweeping. Ini yang kemudian membuat sejumlah negara memberikan travel warning kepada turis untuk datang ke Indonesia.
Ketiga, menguatnya citra Islam radikal di Indonesia. Media massa, baik dalam maupun luar, telah banyak mengekspos berita-berita tentang wajah Islam di Indonesia yang seringkali tanpa reserve. Lihatlah, bagaimana istilah JI bisa sangat populer, bagaimana setiap saya bertemu dengan orang asing, selalu ditanya tentang Islam Fundamentalis, FPI dan sebagainya. Hal ini tentu disebabkan konstribusi media yang besar dalam menimbulkan opini publik yang suka atau tidak suka telah mengubah wajah Islam di Indonesia.
Keempat, meningkatnya aksi bom untuk dan atas nama jihad. Bagaimana pun, ketika dunia masih tersentak dengan peristiwa 11 September, tiba-tiba bom Bali terjadi dan disusul dengan Bom J.W. Marriot hotel, yang targetnya membunuh orang. Serangkaian bom itu, mendadak menimbulkan spirit saudara-saudara kita untuk jadi martir setelah membunuh orang!
Kajian Islam Indonesia, Perlukah Dibuka Kelas Internasional?
Historiografi Islam di Indonesia sebenarnya banyak ditulis, baik oleh orang-orang Indonesia sendiri maupun pengamat asing. Banyak mahasiswa Indonesia maupun non-Indonesia yang studi di luar negeri mengambil spesifikasi Islamic Studies, dan mereka menulis tentang Islam Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia dengan segala keragamannya, sudah saatnya kajian Islam Indonesia menjadi satu subyek sendiri. Bahkan, hal ini dapat menjadi bukti kekhasan Islam Indonesia di bumi sendiri.
Di Universitas Leiden Belanda, contohnya, meski bukan subyek yang wajib diambil, ada mata kuliah Dissemination Islam in Indonesia, yang mengkhususkan kajian Islam Indonesia abad ke-20. Pemikir-pemikir Islam Indonesia, jarang dikaji secara khusus seperti mereka mengkaji Mohammed Arkoun, Hassan Hanafi atau tokoh yang lain. Melihat contoh demikian, sudah saatnya didorong “Studi Islam Indonesia” menjadi bagian dari mata kuliah yang harus ditawarkan di Islamic Studies kelas Internasional.
Sementara jika di PTAI dibuka kelas Internasional, sudah seharusnya ada muatan kurikulum lokal yang khusus menyoroti perkembangan Islam Indonesia termasuk memasukkan perkembangan mutakhir, 10-tahunan terakhir yang berkembang sangat pesat, dewasa ini. Hal ini, juga agar jangan sampai kelas internasional Indonesia tak beda dengan kelas internasional di luar Indonesia yang mengkaji tokoh-tokoh yang sama. Usaha ini bukan hanya mendorong tumbuhnya pemikir-pemikir muslim dengan gagasan yang brilian dan selalu menjawab problem keberagamaan kini, namun juga mempromosikan Islam Indonesia, paling tidak, sudah dielaborasi di negeri sendiri. Selain itu, ini juga untuk menumbuhkan terbitnya buku-buku atau karya-karya tulis dari para penulis muslim Indonesia, sehingga mampu menembus dunia internasional (go international). Di sisi lain, agar para pengamat non-Indonesia lebih dekat mengenal Islam Indonesia dan tak seburuk digambarkan media (baca: asing) selama ini.
Penutup
Wajah Islam di Indonesia selalu mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Masa pra kemerdekaan sebenarnya tak jauh dengan masa-masa Soeharto. Pada masa reformasilah, saya kira yang banyak mendapat sorotan dunia. Saat itu, wajah Islam kita tiba-tiba total menjadi Islam yang “garang”, yang suka menunjukkan kekuatan dan banyak mencita-citakan mati syahid (martir) kalau berhasil melenyapkan orang yang didefinisikan sebagai musuh.
Meski citra ini mereduksi wajah Islam Indonesia yang toleran dan ramah, publik atau dunia mulai melihat titik terang Islam di Indonesia. Mereka misalnya sering mencari rujukan-rujukan model keberagamaan seperti di NU dan Muhammadiyah. Sebutlah yang agak kontroversial misalnya, undangan Presiden Bush sewaktu ke Bali dan safari dubes AS ke beberapa tokoh dan pesantren.
Di sisi lain, dalam konteks dinamika kelimuan di Perguruan Tinggi Agama Islam, kiranya secepatnya dapat menciptakan kurikulum untuk mengenal Islam Indonesia yang genuine. Terlebih bila terdapat kelas Internasionalnya. Realitas sosial perempuan Islam Indonesia, seperti terungkap melalui komentar kawan saya di atas, dalam wacana mutakhir keislaman, saya kira dapat menjadi wacana khas a la Indonesia. Hal itu, sudah saatnya diujicobakan.
[i]Hanya orang Muslimlah yang bisa masuk Haramain, karena siasatnya itu, kemusliman Snouck Hurgonje sesungguhnya banyak menimbulkan kontroversi. Prof. Dr. P.S van Koningsveld. Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial Islam (translated from Snouck Hurgronje en Islam, acht artkelen over lenen en werk van een orientalist uit het koloniale tijd perk), (Jakarta: Girimukti Pusaka, 1987).
[ii]Adaptasi misi Islam seperti ini sampai hari ini masih banyak dipraktekkan orang-orang NU, meski ada sebagaian kelompok lain yang menentang, karena dianggap terlalu kelewatan percampurannya, hingga terkesan lebih dominan agama lain daripada Islamnya.
[iii]Seorang Muslim dari Australia yang melihat dari dekat kehidupan beragama di Indonesia mengatakan; negaramu itu unik, meski ada agama mayoritas, tetap ada daerah yang menjadi central agama-agama tertentu! Dan ia melihat Islam dipraktekkan secara luwes.
[iv]Lihat, misalnya buku biografi Hasan Raid Pergulatan Muslim Komunis; Otobiografi Hasan Raid,’ tahun 2001. Selain beliau, kita mengenal Kyai Misbah dari Jawa Timur yang juga dikenal sepakat dengan aliran yang katanya menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus diberangus.
[v]Argumen ini misalnya dikemukakan oleh Fauzan Saleh dalam Modern Trends in Islamic Theological Discourses in Twentieth Century Indonesia, a critical Survey (Leiden: Brill NV, 2001).
[vi]Islam labeling merupakan penyebutan/opini saya pribadi. Kaum akademi Indonesia sebenarnya sudah lama menggunakan kategorisasi Islam, yang merujuk pada Fazlurrahman. Meski Islam-islam yang bersifat argumentatif dan kategoritatif itu tak sepenuhnya ada dalam kehidupan muslim di Indonesia di waktu lalu.
[vii]Islam yang genuine Indonesia, dimaksudkan sebagai penggambaran identitas Islam yang hanya dapat ditemukan di Indonesia
[viii]Pemikir-pemikir dunia Islam sudah tak asing lagi bagi kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Islam maupun akademisinya. Terutama, bahwa pemikiran mereka menjadi silabi wajib di perguruan Tinggi. Bahkan banyak dari mereka sengaja diundang ke Indonesia. Seorang Professor Islamic Studies dari Universitas Quaid-I-Azam University Islamabad di Pakistan, yang sama-sama menjadi visiting fellow di East West Center dengan saya mengatakan tak tahu banyak tentang pemikiran Islam di Indonesia, kecuali tentang NU dan Muhammadiyah. Keadaan ini mungkin bisa dipahami, karena tak banyak dari mereka yang punya publikasi Internasional dan mendapat sambutan luas.
[ix]Organisasi-organisasi yang kerap terlihat dalam pengerahan massa, kadang juga menimbulkan distorsi berita untuk koran luar negeri misalnya; HarianHonolulu Star Buletin (koran dengan jumlah oplah yang besar di Hawaii) tanggal 8/11/2003 memuat berita dan gambar tentang pembukaan kongres MMI. Dengan judul yang sangat bombastis; 3000 orang di Indonesia mengadakan rally untuk mendukung bos teroris (yang dimaksud adalah Abu Bakar Ba’asyir). Padahal mereka adalah santri-santri Pesantren Baasyir yang menghadiri pembukaan kongres.
[x]Sampai hari ini, saya tidak pernah merasakan aura 11 September di Indonesia, bagaimana mereka mengekpresikan simpati terhadap korban Amerika, memuntahkan kebenciannya akan policy Amerika yang sepihak membuat agresi ke negara-negara yang dia anggap sarang teroris setelah memaklumkan war againts teroris. Kesan-kesan muslim Indonesia hanya saya tangkap dari media massa atau media elektronik. Saya menghayati ekspresi-ekspresi Muslim itu, karena 11 September 2001, saya sedang studi di Leiden (Belanda), 11 September 2002, hari wisuda saya dan masih di Leiden dan 11 September 2003 saya di Hawaii USA. Pada 11 September 2001, di Belanda, saya melihat masyarakat Muslim (tidak termasuk muslim Indonesia) beramai-ramai mendukung Osama bin Leden, pemimpin jaringan al-Qaida yang diduga berada di balik tragedi 11 September. Kelompok mereka, yang sebenarnya lebih menitikberatkan pada anti-Amerika, ada dalam jumlah yang besar, sampai waktu itu cukup mengkhawatirkan pemerintah Belanda. Sebaliknya, kalau kita berada di USA, kita akan melihat bahkan merasakan peristiwa 11 September sebagai perbuatan biadab, unhuman dan sama sekali bukan akibat arogansi Amerika, sebab korban-korbannya memang masyarakat sipil.
[xi] CNN.com pernah memuat judul ini; Indonesia; A haven for al-Qaida?
Langganan:
Postingan (Atom)