Sulastomo ;
Koordinator Gerakan Jalan Lurus
SUARA KARYA, 009 Februari 2014
Menjelang peringatan Hari Lahir
Pancasila pada 1 Juni lalu, ada sebuah pernyataan yang menarik. M Jusuf ASP dan
Prof Dr Sutaryo, SpAK, anggota Tim Ahli Pusat Studi Pancasila Universitas
Gadjah Mada (UGM), seperti dikutipSuara Karya (26/5), mengatakan
bahwa Pancasila yang termasuk ke dalam konsep empat pilar MPR telah direduksi.
Hal ini juga dibuktikan dengan makin besarnya ketergantungan kita pada asing.
Begitulah "nasib"
Pancasila di negeri yang mengklaim berideologi dan berdasarkan Pancasila ini.
Secara verbal, kini Pancasila mulai disebut kembali. Seolah-olah kita
disadarkan kembali, setelah Pancasila sudah tidak terdengar begitu lama. Lima
belas tahun setelah reformasi ketika peran Pancasila meredup, kesadaran muncul
ketika kita sudah terlalu jauh hanyut di era globalisasi. Pragmatisme dan
konsumerisme sedang melanda bangsa ini, sejalan dengan merebaknya liberalisme,
kapitalisme, dan individualisme. Gotong royong sebagai nilai Pancasila sudah
tidak berbekas.
Meski kita bangga dengan
pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, kesenjangan ekonomi makin lebar.
Gini Koefisiensi Indonesia telah mencapai 042. Dampaknya, muncul keresahan
sosial. Kesempatan kerja makin langka; kemiskinan masih menjerat; konflik
horizontal dan sikap intoleransi juga makin merebak. Ketergantungan pada asing
juga kian nyata. Konsep Trisakti--mandiri di bidang politik, ekonomi, dan
sosial budaya--yang dicanangkan Bung Karno makin tinggal impian. Semua itu
disebabkan kita telah melupakan Pancasila sebagai rujukan segala kebijakan
negara.
Sistem politik kita, sistem
ekonomi kita, sistem sosial dan budaya kita, telah menyimpang dari Pancasila.
Di saat seperti ini, kita baru merasakan telah kehilangan jati diri bangsa.
Indonesia masa depan mungkin akan berbeda dengan Indonesia yang dicita-citakan
para pendiri bangsa ini kalau kita terlambat menyadari kenyataan itu.
Di tengah kenyataan seperti itu,
MPR menyampaikan konsep "empat pilar". Tujuannya, untuk memudahkan
sosialisasi dan mengingatkan kita semua untuk kembali ke Pancasila. Tujuan yang
baik itu, sayangnya, menimbulkan polemik sehingga justru dinilai mereduksi
Pancasila. Sebab, kedudukan dan peran Pancasila memang berbeda dengan pilar
yang lain, yaitu UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Tidak berlebihan, sebagai wujud
upaya memantapkan Pancasila sebagai dasar negara, kita harus mampu
menerjemahkan Pancasila agar dapat dioperasionalkan menjadi rujukan segenap
kebijakan negara. Tak mudah dan bahkan sulit mengingat keterikatan kita di era
globalisasi, sehingga kita harus menaati komitmen-komitmen yang telah menjerat
kita.
Tahun 2015 kita sudah harus
menerapkan pasar bebas ASEAN. Demikian pula komitmen kita dengan negara
lainnya. Kalau kita gagal mencerdaskan bangsa, meninggalkan Pancasila sebagai
segala rujukan kebijakan negara, Indonesia mungkin akan kian tenggelam dan
hanyut di era globalisasi. Di sinilah relevansi Pancasila sebagai dasar negara.
Sebab, hanya dengan memantapkan Pancasila sebagai dasar negara dan
mengamalkannya secara nyata, kita akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain
di dunia.
Inilah program kita bersama
menjelang 2014. Inilah hikmah polemik di sekitar Pancasila. Menjadikan polemik
seputar Pancasila sebagai wahana pendidikan politik, agar tahun 2014 kita tidak
salah pilih di kotak suara pemilu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar